KabarDermayu.com – Ketegangan diplomatik antara Prancis dan Iran meningkat tajam setelah otoritas intelijen Prancis secara resmi menuding Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) sebagai dalang di balik serangan siber masif yang melumpuhkan sistem lemari pendingin di sejumlah supermarket Prancis pada Oktober 2026 lalu.
Laporan dari harian Prancis, Le Figaro, pada Senin (9/11/2026), mengungkapkan bahwa dinas intelijen Prancis telah merampungkan investigasi dan menyimpulkan bahwa pelaku di balik peretasan ini adalah satuan siber khusus di bawah naungan IRGC. Serangan ini tidak hanya menyebabkan kerusakan material yang signifikan, tetapi juga mengakibatkan hilangnya persediaan makanan beku dalam jumlah besar.
Menanggapi insiden tersebut, Jaksa di Paris telah mengambil langkah hukum tegas dengan memulai penyelidikan terhadap pemimpin unit Shahid Kaveh, sebuah divisi siber yang berafiliasi dengan Pusat Elektronik dan Siber IRGC. Selain pimpinan utamanya, penyelidikan ini juga menyasar dua wakil pemimpin satuan serta beberapa individu lain yang diduga berperan langsung dalam operasi peretasan tersebut.
Sebagai bentuk protes diplomatik, Kementerian Luar Negeri Prancis menyatakan akan memanggil duta besar Iran. Langkah ini diambil untuk menyampaikan kecaman keras atas tindakan yang dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan digital dan keamanan publik di Prancis.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Prancis, Pascal Confavreux, menegaskan melalui media sosial X bahwa pemerintah Prancis menganggap serangan ini sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Menurutnya, serangan siber terhadap infrastruktur sipil merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional serta prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai perilaku bertanggung jawab di ruang siber yang sebelumnya telah disepakati oleh Iran.
Lebih lanjut, Prancis berencana mengajukan usulan sanksi baru yang ditargetkan kepada individu maupun entitas asal Iran yang dianggap bertanggung jawab atas serangan siber tersebut maupun tindakan jahat lainnya di dunia maya. Pemerintah Prancis juga menegaskan bahwa mereka memiliki hak untuk mengambil langkah tambahan, baik secara terbuka maupun tertutup, guna merespons ancaman tersebut secara proporsional.
Penting untuk dicatat bahwa dampak dari serangan siber ini tidak terbatas pada wilayah Prancis saja. Laporan menunjukkan bahwa insiden tersebut juga dirasakan oleh supermarket di berbagai negara Eropa lainnya, termasuk Inggris, Jerman, Italia, Portugal, dan Belanda. Kejadian ini menjadi pengingat akan kerentanan infrastruktur rantai pasok makanan terhadap ancaman serangan siber yang terorganisir.
Hingga saat ini, pihak berwenang terus mendalami keterkaitan teknis antara serangan siber yang terjadi lintas negara tersebut dengan unit siber IRGC, guna memastikan keamanan sistem infrastruktur publik di masa depan agar tidak kembali menjadi target peretasan yang merugikan masyarakat luas.
