KabarDermayu.com – Mahkamah Agung (MA) secara resmi telah mempublikasikan putusan lengkap terkait sengketa administratif yang menyangkut penyetaraan ijazah sekolah menengah atas milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam putusan nomor 742 K/TUN/2026 tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon, Subhan, yang sebelumnya sempat mengalami penolakan di tingkat peradilan lebih rendah.
Dokumen putusan yang telah melalui proses minutasi pada Selasa (10/11/2026) ini mengungkap pertimbangan hukum mendalam dari majelis hakim terkait keabsahan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Inti dari keputusan ini adalah pembatalan terhadap suket tersebut karena dianggap tidak didukung oleh bukti otentik kelulusan.
Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Agung menegaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan korektif dan remediatif. Hal ini dipandang perlu untuk menghentikan pelanggaran administratif yang dinilai berpotensi membahayakan tatanan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Mahkamah Agung berpendapat bahwa persoalan ini melampaui kepentingan kontestasi politik semata, melainkan telah menjadi kepentingan publik secara luas.
Salah satu poin krusial dalam pertimbangan majelis hakim adalah adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026. Putusan MK tersebut dijadikan sebagai notoire feiten atau fakta yang telah diketahui umum, yang kemudian memicu perubahan keadaan hukum sehingga Mahkamah Agung merasa perlu mengesampingkan eksepsi terkait kedaluwarsa gugatan demi mengedepankan keadilan substantif di atas keadilan prosedural.
Secara faktual, Mahkamah Agung menemukan bahwa dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut hanyalah berupa certificate of attendance academic records dan explanation of grades. Menurut majelis, dokumen tersebut hanya menunjukkan bukti kehadiran dalam masa perkuliahan, namun tidak dapat membuktikan keberhasilan yang bersangkutan dalam menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
Tindakan penerbitan surat penyetaraan tanpa didukung oleh diploma atau ijazah kelulusan dinilai oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk ketidakcermatan formal. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN/JKT tertanggal 12 Agustus 2026, sekaligus membatalkan Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada Jumat, 30 Oktober 2026. Majelis hakim yang memutus perkara ini terdiri dari Prof. Yulius selaku Ketua Majelis, dengan anggota Maftuf Effendi dan Heri Sugiharto. Dengan adanya putusan kasasi ini, instansi terkait diwajibkan untuk segera melakukan pencabutan terhadap surat keterangan yang dipersengketakan tersebut.
