KabarDermayu.com – Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Asshiddiqie, memberikan pandangan mendalam terkait mekanisme pengisian kursi Wakil Presiden (Wapres) menyusul mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan tersebut.
Dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat (13/11/2026), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak memberikan syarat khusus bahwa kandidat pengganti Wapres harus berasal dari partai politik pengusung.
Perdebatan Antara Konstitusi dan UU MD3
Jimly menyoroti adanya perbedaan penafsiran antara UUD 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Persoalan muncul karena penjelasan dalam UU MD3 menyebutkan bahwa calon wakil presiden yang diajukan oleh Presiden harus berasal dari partai pengusung.
Menurut Jimly, ketentuan yang tercantum dalam penjelasan UU MD3 tersebut keliru karena menganalogikan kondisi kekosongan jabatan Wapres dengan situasi yang jauh lebih ekstrem, yakni kekosongan jabatan Presiden dan Wapres secara bersamaan.
Kewenangan Presiden dalam Mengusulkan Kandidat
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wapres adalah Presiden mengusulkan dua nama calon kepada MPR. Selanjutnya, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang guna memilih salah satu dari dua calon tersebut.
Jimly menekankan bahwa dalam pasal tersebut, tidak ada satu pun klausul yang mewajibkan calon berasal dari partai politik tertentu. Hal ini memberikan ruang bagi Presiden untuk memiliki keleluasaan dalam menentukan sosok yang dianggap layak.
Catatan Kritis Terhadap UU MD3
Lebih lanjut, Jimly menilai terdapat cacat formil dalam UU MD3 terkait isu ini. Pertama, aturan tersebut dianggap menciptakan norma baru yang menyimpang dari konstitusi. Kedua, norma pembatasan asal partai tersebut tidak tertuang dalam batang tubuh pasal, melainkan hanya diselipkan pada bagian penjelasan.
Sebagai solusi atas tumpang tindih aturan ini, Jimly menawarkan penafsiran moderat. Ia menyarankan agar frasa “berasal dari partai pengusung” dapat dimaknai secara lebih fleksibel, yakni sosok yang mendapatkan persetujuan atau restu dari partai pengusung, bukan harus kader internal partai tersebut.
Menunggu Keputusan Mahkamah Konstitusi
Mengingat posisi UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, Jimly menegaskan bahwa ketika terjadi pertentangan antara UU dan konstitusi, maka konstitusi harus menjadi rujukan utama. Saat ini, proses pengujian materi atau judicial review terkait pasal tersebut tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi.
“Sebaiknya Presiden mempertimbangkan bahwa pasal di UU MD3 itu, terutama penjelasannya salah. Sekarang juga sedang ada proses judicial review di MK, kita tunggu saja. Kalau ada dua ketentuan yang berbeda seperti itu, pegangannya ya Undang-Undang Dasar,” pungkasnya.
Sebagai informasi tambahan, pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, protokol pengamanan terhadap dirinya tetap dilakukan oleh Paspampres. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013, pengamanan dialihkan ke Grup D Paspampres yang bertugas memberikan perlindungan kepada mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden.
