KabarDermayu.com – Salah satu tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), FEF alias FA, melayangkan protes keras terkait penetapan status hukumnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/11/2026), FEF secara terbuka mengeklaim bahwa dirinya merupakan korban salah tangkap. Ia berargumen bahwa keterlibatannya dalam aliran dana sebesar Rp70 miliar tidak terkait dengan praktik korupsi, melainkan murni sebagai bentuk dukungan finansial untuk gelaran Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).
“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” ujar FEF di hadapan awak media setelah menjalani proses pemeriksaan.
Lebih lanjut, FEF membeberkan kronologi di balik pemberian dana tersebut. Ia mengaku sempat menerima permintaan uang sebesar Rp100 miliar dari pihak lain berinisial AS, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Menurut keterangan FEF, permintaan tersebut terjadi secara beruntun pada rentang waktu akhir Agustus 2026.
FEF mengklaim sempat menolak permintaan tersebut pada tanggal 25 dan 26 Agustus. Namun, pada 27 Agustus, AS kembali menghubunginya dengan membawa nama sosok petinggi yang enggan ia sebutkan identitasnya. Merasa tertekan dan demi kepentingan organisasi, FEF akhirnya memutuskan untuk memberikan pinjaman yang ia sebut sebagai dana talangan untuk Muktamar NU.
Kasus yang menyeret FEF ini berakar dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Penyelidikan ini berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk yang berlokasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Pasca-OTT, lembaga antirasuah tersebut menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Daftar tersangka mencakup sejumlah pejabat tinggi dan pihak swasta, di antaranya:
Seiring berjalannya proses hukum, KPK terus melakukan upaya pengumpulan bukti melalui penggeledahan di berbagai lokasi strategis. Sejak 17 September 2026, penyidik telah menyisir sejumlah ruang kerja di Kementerian ATR/BPN, termasuk ruangan Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang, serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.
Aksi penggeledahan berlanjut ke kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta dan Kabupaten Bogor, serta kediaman pribadi tersangka L di Bekasi dan Nganjuk. Penyidik juga menyasar Kantor Pertanahan Kota Mojokerto dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur guna mendalami keterkaitan aset dan aliran dana lainnya.
Pada 29 September 2026, KPK turut menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat. Langkah-langkah masif ini dilakukan KPK sebagai bagian dari komitmen untuk mengusut tuntas dugaan suap yang telah mencederai integritas pelayanan pertanahan di Indonesia.
Hingga saat ini, proses penyidikan masih berlangsung secara intensif. Pihak KPK belum memberikan tanggapan resmi secara mendetail terkait klaim “salah tangkap” yang dilontarkan oleh FEF, namun lembaga tersebut menegaskan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.








