KabarDermayu.com – Kejaksaan Agung () Republik Indonesia saat ini tengah melakukan pendalaman intensif terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kerja sama sumur minyak di wilayah Kota Bekasi. Kasus yang menyita perhatian publik ini ditaksir telah menimbulkan kerugian keuangan negara hingga mencapai Rp2 triliun.

Dalam upaya pengusutan perkara tersebut, penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah menjadwalkan pemanggilan terhadap , Tri Adhianto. Pemeriksaan ini dilakukan guna menggali keterangan lebih mendalam terkait posisinya sebagai saksi dalam rangkaian peristiwa dugaan penyimpangan tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa agenda pemeriksaan terhadap Tri Adhianto telah ditetapkan pada Selasa (17/11/2026). Pihak penyidik telah bersiap untuk meminta keterangan orang nomor satu di Pemerintah Kota Bekasi tersebut sejak pukul 10.00 WIB.

Perlu diketahui, kasus ini mulanya ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Bekasi sebelum akhirnya diambil alih oleh Kejaksaan Agung. Fokus utama penyidikan terletak pada adanya dugaan penyimpangan tata kelola dalam Kerja Sama Operasi (KSO) pengelolaan sumur minyak yang berada di kawasan administratif Kota Bekasi.

Berdasarkan temuan awal penyidik, terdapat sejumlah pelanggaran prosedur yang cukup krusial dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Anang memaparkan bahwa perusahaan yang ditunjuk untuk mengelola sumur minyak diduga baru dibentuk dan tidak memenuhi persyaratan administratif yang sah.

Beberapa mekanisme perizinan yang disinyalir diabaikan antara lain adalah ketiadaan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta tidak adanya izin resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Padahal, keterlibatan instansi terkait sangat vital dalam menjamin legalitas operasional pengelolaan sumber daya alam milik negara.

Dampak dari penyimpangan tata kelola ini tidak hanya berimbas pada kerugian negara secara umum, tetapi juga merugikan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kontrak kerja sama. Anang menambahkan bahwa kerugian sebesar Rp2 triliun tersebut turut membebani keuangan perusahaan daerah serta memberikan dampak negatif bagi pihak Pertamina.

Hingga saat ini, tim penyidik Jampidsus masih terus bekerja keras untuk mengumpulkan alat bukti yang kuat. Selain memeriksa sejumlah saksi, pihak Kejagung juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen-dokumen kerja sama untuk memastikan alur pertanggungjawaban dari para pihak yang terlibat dalam proyek pengelolaan sumur minyak tersebut.

Proses hukum ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah akan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan aset negara. Publik kini menanti hasil pemeriksaan lebih lanjut dari Kejaksaan Agung guna mengungkap siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas kerugian negara yang cukup fantastis ini.