KabarDermayu.com – Proses hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di Bekasi terus berlanjut di meja Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam perkembangan terbaru, Wali Kota Bekasi, Tjahyono, dijadwalkan kembali untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi setelah sebelumnya berhalangan hadir memenuhi panggilan penyidik.

Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat nilai kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai angka fantastis, yakni Rp2 triliun. Penanganan perkara ini sendiri merupakan tindak lanjut dari pelimpahan penyidikan yang sebelumnya sempat ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bekasi sebelum akhirnya diambil alih oleh Jampidsus Kejagung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menetapkan jadwal pemanggilan ulang bagi Tri Adhianto. Pemeriksaan tersebut direncanakan berlangsung pada hari Selasa, 24 November 2026 mendatang.

Sebelumnya, penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Tri pada Selasa, 17 November 2026. Kala itu, orang nomor satu di Pemerintah Kota Bekasi tersebut diharapkan hadir di kantor Kejagung pada pukul 10.00 WIB untuk memberikan keterangan terkait perannya sebagai saksi dalam perkara dugaan penyimpangan Kerja Sama Operasi (KSO).

“Panggilan kedua dijadwalkan pada hari Selasa pekan depan,” ujar Anang saat memberikan keterangan resmi pada Rabu, 18 November 2026.

Fokus Penyelidikan Kejagung

Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini berfokus pada adanya dugaan penyimpangan dalam tata kelola kerja sama operasi pengelolaan sumur minyak. Kerja sama ini diduga menjadi celah yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan praktik korupsi yang merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp2 triliun.

Sebagai instansi penegak hukum, Kejagung terus mendalami setiap detail aliran dana dan prosedur kerja sama yang dilakukan. Keterangan dari berbagai pihak, termasuk pejabat daerah yang memiliki otoritas atau keterkaitan dengan wilayah kerja sama tersebut, dianggap krusial untuk membuat terang perkara ini.

Dalam konteks hukum di , pemeriksaan saksi merupakan bagian dari upaya penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup sebelum menetapkan status tersangka lebih lanjut. Kejaksaan Agung berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan guna memulihkan kerugian negara.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Agung menyatakan masih menunggu itikad baik dari Wali Kota Bekasi untuk hadir dalam jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan. Kehadiran Tri Adhianto dalam pemeriksaan tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat proses pengungkapan fakta di balik dugaan penyimpangan KSO pengelolaan minyak bumi tersebut.

Publik kini menantikan kelanjutan dari proses hukum ini, mengingat besarnya angka kerugian negara yang menjadi pokok perkara. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya tata kelola yang bersih dan akuntabel dalam setiap kerja sama pengelolaan sumber daya alam di daerah.