KabarDermayu.com – Proses hukum terkait dugaan tindak pidana makar yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Polisi Prabowo beserta sejumlah perwira tinggi Polri lainnya terus bergulir di Bareskrim Polri.

Pada hari Kamis, 19 November 2026, penyidik menjadwalkan pelaksanaan awal. Agenda ini melibatkan tim internal kepolisian serta sejumlah saksi ahli untuk mendalami konstruksi hukum terkait kasus tersebut.

Perlu diketahui, perkara ini merupakan pengembangan dari penyidikan kasus penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto. Pihak kepolisian saat ini tengah berupaya menyusun kerangka pembuktian yang komprehensif berdasarkan temuan di lapangan.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Susatyo Purnomo Condro, mengonfirmasi bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk membedah fakta-fakta yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Hasil dari diskusi internal ini nantinya akan menjadi landasan bagi langkah hukum selanjutnya.

Namun, pihak kepolisian memberikan klarifikasi terkait spekulasi mengenai penetapan tersangka baru dalam agenda gelar perkara tersebut. Brigadir Jenderal Polisi Susatyo Purnomo Condro menegaskan bahwa agenda hari ini tidak ditujukan untuk pengumuman tersangka.

Sebelumnya, rangkaian penyidikan ini juga mencakup penggeledahan di sebuah rumah yang berlokasi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa malam, 17 November 2026. Rumah tersebut diketahui milik mantan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, lokasi tersebut diduga berfungsi sebagai posko untuk aktivitas yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara atau makar. Proses penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) dilakukan secara intensif oleh tim dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

Peristiwa ini beririsan dengan proses hukum lain yang sedang dijalani oleh Eko Hadi Santoso, yakni sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. Sidang tersebut dikabarkan berujung pada keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yang bersangkutan dari keanggotaan Polri.

Hingga saat ini, status penyidikan masih terus berlangsung di bawah pengawasan tim yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa lembaganya tetap bekerja sesuai prosedur yang berlaku.

Terkait perkembangan status para pihak yang terseret, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa pihaknya belum menetapkan tersangka baru, termasuk terhadap Listyo Sigit Prabowo dan perwira tinggi lainnya. Proses pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi-saksi masih menjadi prioritas utama penyidik saat ini.

Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan figur-figur yang sebelumnya menduduki jabatan strategis di institusi kepolisian. Transparansi dalam proses penyidikan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum mengenai dugaan ancaman terhadap keamanan negara yang sedang diusut oleh Bareskrim Polri tersebut.