KabarDermayu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya pergeseran paradigma dalam industri jasa keuangan dan ekonomi digital. Pergeseran ini bertujuan untuk beralih dari model keamanan berbasis kepatuhan (compliance-based security) menuju keamanan yang berfokus pada ketahanan (resilience-based security).
Adi Budiarso, Kepala Eksekutif Pengawas ITSK dan IAKD OJK, menjelaskan bahwa keamanan siber tidak lagi cukup sekadar dipenuhi sebagai kewajiban. Keamanan siber harus terintegrasi ke dalam strategi bisnis, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, hingga perlindungan konsumen.
Menurut Adi, kepercayaan merupakan aset paling berharga dalam ekonomi digital. Oleh karena itu, kecepatan inovasi harus selalu diimbangi dengan kekuatan pengamanan yang memadai.
Tanpa keamanan siber yang optimal, inovasi justru berpotensi menjadi sumber kerentanan baru, baik bagi masyarakat maupun bagi industri itu sendiri. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan.
Baca juga di sini: Pendapatan Bakrie & Brothers Capai Rp1,13 Triliun di Kuartal I-2026
Oleh karena itu, OJK mendorong seluruh pelaku inovasi teknologi di sektor keuangan, termasuk aset keuangan digital dan aset kripto, untuk memandang keamanan siber sebagai investasi strategis. Penguatan keamanan siber menjadi faktor pembeda utama bagi pelaku industri dalam membangun kredibilitas.
Selain itu, keamanan siber yang kuat juga krusial untuk menjaga kesinambungan layanan dan memperkuat daya saing di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital. Keamanan siber bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan prasyarat fundamental bagi keberlanjutan industri keuangan digital.
Adi menambahkan, dalam ekosistem yang semakin terhubung, satu insiden siber dapat berdampak luas. Dampaknya tidak hanya terbatas pada satu institusi, tetapi bisa merembet ke reputasi, kepercayaan, dan stabilitas seluruh ekosistem.
OJK juga menyoroti pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) di sektor keuangan digital. Teknologi keamanan yang canggih memerlukan dukungan dari kompetensi SDM yang memadai, disiplin operasional yang ketat, prosedur yang siap, serta budaya pelaporan insiden yang transparan dan bertanggung jawab.
Sebagai bagian dari upaya penguatan ini, OJK bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyelenggarakan workshop keamanan siber. Kegiatan yang berlangsung pada 27-29 April 2026 ini ditujukan bagi para penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan.
Tujuan utama workshop ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kewaspadaan, kapasitas SDM, serta kemampuan industri dalam menghadapi dan mengatasi insiden siber. Ini mencakup pencegahan, deteksi, respons, hingga pemulihan pasca-insiden.
Melalui kolaborasi dengan BSSN, OJK berupaya memperkuat sinergi kelembagaan demi membangun ketahanan siber nasional, khususnya di sektor jasa keuangan digital. OJK menyadari bahwa ancaman siber tidak mengenal batas sektor, institusi, maupun yurisdiksi.
OJK juga menyatakan komitmennya untuk terus memperluas koordinasi. Koordinasi ini akan melibatkan kementerian/lembaga terkait, aparat penegak hukum, asosiasi industri, dan pelaku usaha. Tujuannya adalah untuk memastikan pengelolaan risiko siber dapat dilakukan secara terpadu.
Pendekatan terpadu ini sangat penting. Hal ini diperlukan agar stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen, serta keberlanjutan layanan keuangan digital dapat tetap terjaga di tengah berbagai tantangan.
