KabarDermayu.com – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, menyatakan bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi situasi darurat pelecehan seksual. Pernyataan ini muncul menyusul maraknya kasus kekerasan seksual yang terus terjadi secara berulang di berbagai sektor kehidupan. Mulai dari lingkungan kampus, pesantren, sekolah, hingga dunia kerja, semuanya tidak luput dari permasalahan ini.
Sarmuji menekankan bahwa kasus pelecehan seksual tidak lagi dapat dianggap sebagai peristiwa yang terisolasi atau sporadis. Ia melihatnya sebagai sebuah pola yang meluas dan berulang di berbagai ruang publik. Fenomena ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat pelecehan seksual.
Menghadapi situasi ini, Sarmuji menegaskan bahwa negara tidak boleh berdiam diri atau kalah. Ia mendorong agar implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dapat diperkuat secara nyata. Selain itu, pembentukan satuan tugas pencegahan di setiap institusi pendidikan dan tempat kerja juga dinilai krusial.
Mekanisme pelaporan yang aman dan berpihak pada korban juga menjadi sorotan. Sarmuji menekankan pentingnya akuntabilitas dari setiap lembaga, baik di sektor pendidikan maupun dunia kerja. Ia berpendapat bahwa upaya menutup-nutupi kasus demi menjaga reputasi institusi harus dihentikan.
Transparansi dalam penanganan kasus pelecehan seksual justru menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik. Sarmuji juga meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas. Hukuman maksimal harus diberikan kepada pelaku untuk menciptakan efek jera yang kuat.
Hal ini penting untuk memutus mata rantai kekerasan seksual yang terus berulang. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian diharapkan dapat lebih responsif dan proaktif dalam menangani laporan kekerasan seksual. Penanganan yang lambat atau tidak sensitif dapat membuat korban semakin enggan bersuara.
Sarmuji juga mendorong adanya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat keberanian korban dalam melaporkan kasus yang mereka alami. Perlu ada kerja sama yang lebih erat antara lembaga pendidikan, dunia kerja, dan kepolisian. Tujuannya adalah untuk melakukan edukasi yang sistematis.
Korban harus diyakinkan bahwa mereka tidak sendirian dan berani bersuara tanpa rasa takut. Di sisi lain, Sarmuji menyoroti perlunya pendidikan karakter dan literasi seksual yang sehat sejak dini. Pencegahan harus dimulai dari hulu melalui edukasi yang komprehensif.
Materi edukasi tersebut harus mencakup tentang relasi yang sehat, penghormatan terhadap tubuh dan martabat manusia, serta kesadaran hukum. Semua ini harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan kita.
Dalam konteks dunia kerja, Sarmuji menilai banyak kasus pelecehan seksual yang tidak terungkap akibat ketimpangan relasi kuasa. Ketimpangan antara atasan dan bawahan seringkali menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, perusahaan dan instansi pemerintah didorong untuk memiliki kebijakan internal yang tegas.
Mekanisme perlindungan bagi pelapor atau whistleblower juga perlu diperkuat. Sarmuji menegaskan bahwa negara harus hadir secara utuh dalam menangani permasalahan ini. Perlindungan terhadap korban, penghukuman terhadap pelaku, dan sistem pencegahan yang efektif adalah hal yang mutlak.
Jika tidak ada tindakan yang komprehensif, bangsa ini akan terus kehilangan rasa aman.Kekerasan Seksual Meningkat
Data mengenai kasus kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan. Dalam tiga bulan pertama tahun 2026 saja, Komnas Perempuan melaporkan setidaknya 233 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan. Angka ini merupakan hasil pemantauan dari lembaga masyarakat sipil.
Bahkan, data lain menunjukkan bahwa kekerasan seksual mengalami peningkatan tajam dibandingkan jenis kekerasan lainnya di awal tahun 2026. Tren peningkatan ini menjadi bukti nyata bahwa permasalahan pelecehan seksual semakin mendesak untuk ditangani.
Dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan di satuan pendidikan juga dilaporkan meningkat drastis. Ratusan kasus per tahun tercatat, dengan mayoritas terjadi di sekolah. Disusul oleh pesantren dan perguruan tinggi, kasus kekerasan seksual mendominasi jenis kekerasan lainnya.
Baca juga: Kebangkitan Sepak Bola Putri Banjarmasin Tunjukkan Sinyal Positif
Berbagai kasus yang mencuat ke publik pada tahun 2026, termasuk dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus dan lembaga pendidikan lainnya, semakin memperkuat fakta bahwa persoalan ini bersifat sistemik. Permasalahan ini juga melintasi berbagai sektor kehidupan masyarakat.
