KabarDermayu.com – Pemerintah Indonesia saat ini tengah dalam proses penyusunan aturan terkait skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang memungkinkan tenor pinjaman hingga 40 tahun. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, mengungkapkan bahwa berbagai simulasi dan persiapan aturan pendukung sedang dimatangkan. Tujuannya adalah agar kebijakan tenor panjang ini dapat diumumkan secara resmi kepada publik dalam waktu dekat.
“Kita lagi persiapkan. Kita kan lagi simulasi, kan lagi dipersiapkan. Nanti pada waktunya kita akan sampaikan ke publik,” ujar Ara saat ditemui di Jakarta pada Rabu, 13 Mei 2026. Pertemuan tersebut dilakukan usai diskusi dengan Direktur Utama Bank BSN, Alex Sofjan Noor, yang fokus pada pembiayaan rumah subsidi.
Ara menekankan bahwa pembahasan mengenai skema KPR dengan tenor 40 tahun ini berjalan intensif. Bahkan, rapat koordinasi dengan jajaran terkait telah dilaksanakan beberapa hari terakhir. Kebijakan ini dipandang sebagai arahan prioritas dari Presiden, sehingga fokus pemerintah saat ini adalah pada implementasi yang efektif dan tepat sasaran, bukan lagi pada konsep awal.
“Terakhir, kita rapat tiga hari lalu, Jumat malam, malam-malam kita (rapat). Nanti, pada waktunya kita umumkan. (Rencana kebijakan) itu bukan untuk didiskusikan, untuk dilaksanakan,” tegasnya.
Baca juga: Status WA Juri Cerdas Cermat MPR: Endorsement, LHKPN, dan Sindiran Netizen
Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan. Pihak-pihak tersebut meliputi perbankan, pengembang properti, calon konsumen, serta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Ara menegaskan bahwa skema KPR dengan tenor 40 tahun akan bersifat opsional. Masyarakat tetap memiliki kebebasan untuk memilih tenor yang lebih pendek, seperti 10, 20, atau 30 tahun, sesuai dengan kemampuan finansial dan kebutuhan masing-masing.
Fleksibilitas dalam pembayaran cicilan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam kebijakan ini. Tenor yang lebih panjang dinilai sangat cocok bagi kelompok masyarakat usia muda, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru memulai karier, serta anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang juga baru meniti jenjang karier. Dengan cicilan yang lebih ringan, kepemilikan rumah diharapkan menjadi lebih terjangkau bagi mereka.
Lebih lanjut, Ara menambahkan bahwa skema ini nantinya juga memungkinkan adanya opsi bagi debitur untuk mengubah tenor pinjaman di tengah masa cicilan. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mempercepat pelunasan utang apabila kondisi keuangan mereka membaik di kemudian hari.
Ara juga memberikan jaminan bahwa masyarakat tidak akan terikat secara kaku pada tenor awal pinjaman. Apabila kondisi keuangan memungkinkan, mereka diperbolehkan untuk melunasi kredit lebih cepat tanpa dikenakan hambatan.
Dalam upaya finalisasi kebijakan, pemerintah berencana segera mengundang perbankan dan asosiasi pengembang untuk mendiskusikan aspek teknis implementasi KPR dengan tenor hingga 40 tahun. Komunikasi informal dengan berbagai pihak terkait sebenarnya telah berjalan untuk memastikan kebijakan ini dapat diterima oleh seluruh elemen dalam ekosistem perumahan nasional.
Menurut Ara, proses ini masih berada dalam tahap komunikasi dan forum diskusi kelompok terarah (FGD). Tujuannya adalah untuk mengumpulkan berbagai masukan sebelum aturan final diterbitkan dan diumumkan kepada masyarakat luas.
Ara memandang kebijakan tenor panjang ini sebagai langkah yang pro-rakyat. Tujuannya adalah untuk meringankan beban cicilan bulanan, sehingga akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah menjadi lebih mudah dan terjangkau.
Ia menegaskan kembali bahwa fokus pemerintah saat ini adalah pada penyusunan aturan pelaksanaan yang matang. Hal ini penting agar tujuan mulia Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses masyarakat terhadap rumah murah dapat tercapai secara optimal dan kondusif.
“Tujuan (tenor) 40 tahun kan cuma satu, membuat lebih murah. Kan gitu, supaya rakyat lebih murah (mencicil), kan mulia tujuannya. Nah, kita buatkan aturannya,” pungkas Ara.
