KabarDermayu.com – Analis geopolitik mengungkapkan bahwa Tiongkok tidak mengincar perdamaian global secara total, melainkan lebih tertarik pada konflik yang dapat memberikan keuntungan strategis dan ekonomi bagi mereka.
Sinyal diplomatik terbaru, termasuk potensi pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping, serta kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Beijing, menunjukkan adanya tatanan global yang kompleks. Tiongkok berambisi menjadi kekuatan global, namun di sisi lain, mereka tidak menginginkan kekacauan besar yang dapat mengganggu stabilitas.
Dalam pertemuan puncak Trump-Xi, isu Taiwan menjadi sorotan utama. Xi Jinping memperingatkan bahwa penanganan yang buruk terhadap isu ini dapat memicu konflik antara Tiongkok dan Amerika Serikat, membawa hubungan ke situasi yang sangat berbahaya. Namun, di forum yang sama, Xi juga menekankan pentingnya hubungan AS-Tiongkok yang berhasil dan tidak boleh diganggu gugat.
Logika yang sama terlihat dalam isu Selat Hormuz. Tiongkok, sebagai konsumen minyak terbesar Iran dan pembeli utama energi Teluk, tidak ingin Amerika Serikat mendikte persyaratan di kawasan tersebut. Namun, Tiongkok juga sangat tidak tertarik pada penutupan berkepanjangan jalur energi yang krusial ini.
Laporan dari Reuters menyebutkan bahwa pembicaraan Trump dan Xi membahas kemungkinan pembukaan kembali Selat Hormuz. Xi dikabarkan tertarik untuk membeli minyak Amerika guna mengurangi ketergantungan Tiongkok pada pasokan Timur Tengah. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, berpendapat bahwa Tiongkok memiliki kepentingan dalam menyelesaikan krisis ini karena banyak kapalnya yang terjebak dan perlambatan ekonomi global akan merugikan eksportir Tiongkok.
Pernyataan Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang menyerukan “momentum deeskalasi yang berkelanjutan dan stabil” dan menyatakan “tidak perlu melanjutkan perang yang seharusnya tidak terjadi ini” menunjukkan realisme komersial yang dibalut bahasa diplomatik. Mereka juga mendesak agar jalur pelayaran dibuka kembali sesegera mungkin.
Ketidaknyamanan Tiongkok terhadap poros Rusia-Korea Utara juga menjadi perhatian penting. Beijing dapat mentolerir Moskow sebagai mitra yang terkena sanksi dan bergantung pada sumber daya. Mereka juga dapat mentolerir Korea Utara sebagai penyangga dan pengganggu. Namun, Tiongkok tidak menginginkan Pyongyang menjadi semakin berani karena dukungan militer langsung dari Rusia, yang dapat mengurangi ketergantungan Korea Utara pada Tiongkok dan memicu militerisasi Jepang serta Korea Selatan.
ISPI mencatat bahwa seiring semakin dalamnya hubungan militer antara Korea Utara dan Rusia, Tiongkok menghadapi “ketidakpastian yang semakin meningkat atas pengaruhnya di Pyongyang.” Pejabat Tiongkok secara terbuka menjaga jarak, menyatakan bahwa hubungan Rusia-Korea Utara adalah “urusan mereka sendiri” dan Beijing “tidak mengetahui detail spesifik” kerja sama mereka. Sikap ini menunjukkan upaya isolasi diplomatik, bukan dukungan.
Mitra Terbatas
Kunjungan Putin ke Beijing memperlihatkan kekuatan sekaligus keterbatasan kemitraan Tiongkok-Rusia. Kedua pemimpin mengecam kebijakan Amerika dan menunjukkan kedekatan strategis. Namun, proyek pipa gas Power of Siberia 2 yang dinanti-nantikan masih belum rampung.
Reuters menggambarkan kunjungan tersebut sebagai tantangan bagi Beijing: bagaimana menunjukkan kemajuan dalam hubungan yang digambarkan sebagai “tanpa batas,” sementara Moskow memberikan sinyal bahwa mereka menginginkan perjanjian energi yang lebih dalam dengan Tiongkok.
Baca juga: Prabowo Kunjungan ke Prancis Saat Idul Adha, Gerindra: Ini Tugas Negara
Penting untuk dicatat bahwa Tiongkok tidak membutuhkan Rusia untuk menang di Ukraina. Tiongkok membutuhkan Rusia untuk tidak kalah secara telak. Kekalahan Rusia akan memperkuat Barat, menggoyahkan Moskow, dan mungkin menghasilkan penyesuaian pro-Barat pasca-Putin di perbatasan lain. Namun, kemenangan Rusia yang meruntuhkan tatanan keamanan Eropa, memicu eskalasi sanksi tanpa henti, dan mengikat Rusia semakin erat dengan petualangan militer Korea Utara juga belum tentu ideal bagi Tiongkok.
Hasil yang lebih disukai Beijing adalah situasi di mana Rusia bertahan, Ukraina bertahan, NATO tetap terbebani, Eropa tetap cemas, dan Tiongkok tetap menjadi penyeimbang ekonomi utama. Ini adalah logika perang beku—sebuah perang dingin baru.
Gencatan senjata di Ukraina, jika terjadi, kemungkinan besar tidak akan mencerminkan keadilan, melainkan kelelahan strategis. Rusia akan mencoba mengubah pendudukan medan perang menjadi daya tawar dalam negosiasi. Ukraina akan menolak konsesi teritorial formal. Amerika Serikat akan menginginkan penyelesaian yang dapat mereka jual sebagai pengurangan beban.
Eropa akan khawatir bahwa gencatan senjata tanpa jaminan hanyalah jeda. Tiongkok tidak ingin menjadi penjamin agresi Rusia yang terlihat, tetapi mungkin diam-diam mendukung pengaturan yang menstabilkan front tanpa mengalahkan Moskow. Jalan menuju gencatan senjata mungkin tidak melalui konvergensi moral, melainkan melalui kelelahan strategis.
Diskusi yang muncul terkait Selat Hormuz bukanlah tentang penyelesaian tuntas masalah Iran. Diskusi tersebut lebih tentang membuka kembali jalur pelayaran sambil menunda perselisihan yang lebih dalam. Reuters melaporkan bahwa pembicaraan baru-baru ini bertujuan untuk mencapai memorandum sementara guna menghentikan perang dan memungkinkan lalu lintas melalui Selat Hormuz sementara negosiasi yang lebih luas terus berlanjut.
Negara-negara Eropa mungkin akan berperan dalam mengamankan jalur pelayaran tersebut. Tiongkok, sebagai pembeli utama minyak Teluk, mungkin diinginkan oleh Iran sebagai penjamin, meskipun Beijing belum memberikan tanda-tanda menginginkan peran formal tersebut.
Peran Pakistan tidak relevan dalam konteks penyelesaian konflik. Negara itu telah memposisikan diri sebagai mediator dalam jalur AS-Iran dan, secara terpisah, harus mengamankan jalur terbatas untuk LNG melalui Hormuz karena kerentanan energinya sendiri. Reuters melaporkan bahwa Pakistan sangat bergantung pada impor energi dari negara-negara Teluk dan telah menghadapi lonjakan biaya bahan bakar, sementara juga berupaya menjadi mediator dalam konflik tersebut.
Pakistan berfungsi sebagai saluran perantara. Ia dapat menyampaikan pesan, menjadi tuan rumah pembicaraan, dan memberikan perlindungan politik. Namun, Pakistan tidak dapat memaksakan penyelesaian kepada Iran, Amerika Serikat, Israel, Tiongkok, atau negara-negara Teluk. Perannya berguna justru karena cukup dapat diterima untuk berbicara dengan beberapa pihak. Namun, Pakistan terikat pada Tiongkok dan Iran.
‘Kebuntuan yang Dikelola’
Kekuatan gravitasi yang lebih besar tetaplah Tiongkok dan Amerika. Washington menginginkan kesepakatan yang mencegah Iran mengklaim kemenangan atas Hormuz; Beijing menginginkan jalur tersebut tetap terbuka tanpa menjadi polisi di negara-negara Teluk.
Oleh karena itu, benang merah antara Ukraina dan Hormuz bukanlah perdamaian. Melainkan kebuntuan yang dikelola.
Di Ukraina, kemungkinan hasil akhirnya adalah garis kendali yang disamarkan sebagai diplomasi. Di Hormuz, tujuannya adalah dibukanya kembali jalur navigasi tanpa penyelesaian akhir atas jaringan nuklir, rudal, atau regional Iran. Di Asia Timur, Taiwan dibiarkan tanpa penyelesaian tetapi dibatasi oleh pencegahan.
Di Semenanjung Korea, Tiongkok berupaya mencegah Rusia dan Korea Utara menciptakan lingkaran umpan balik militer yang memaksa Jepang dan Korea Selatan untuk mempersenjatai diri lebih cepat.
Ironisnya, kekuatan revisionis dunia justru menemukan manfaat dari status quo. Tiongkok menginginkan revisi tanpa keruntuhan. Rusia menginginkan keuntungan teritorial tanpa isolasi yang mengancam rezim. Iran menginginkan pencegahan tanpa mencekik mitra-mitranya sendiri. Pakistan menginginkan relevansi tanpa menjadi sandera dari krisis yang mereka mediasi. Trump menginginkan kesepakatan, pemberitaan, dan de-eskalasi sebelum biaya menumpuk.
Ini bukan berarti perdamaian sudah dekat. Ini berarti bahwa insentif untuk eskalasi tanpa akhir mungkin semakin menyempit. Kunjungan Putin ke Beijing, yang terjadi setelah pertemuan puncak Trump dengan Xi, mengungkap hierarki tersebut. Moskow dapat menunjukkan persaudaraan dengan Beijing, tetapi tetap membutuhkan pasar Tiongkok, modal Tiongkok, dan dukungan diplomatik Tiongkok. Korea Utara dapat mengirimkan pasukan dan amunisi, tetapi berisiko menjadi terlalu berguna bagi Rusia dan terlalu sulit diprediksi bagi Tiongkok.
Iran dapat menutup Selat Hormuz, tetapi bahkan teman-temannya pun membutuhkan selat tersebut tetap terbuka. Pakistan dapat menjadi mediator, tetapi tidak dapat menggantikan persetujuan kekuatan besar.
Tujuan Tiongkok bukanlah untuk mengakhiri setiap konflik. Tujuannya adalah untuk memutuskan konflik mana yang tetap bermanfaat dan mana yang menjadi berbahaya. Ukraina bermanfaat bagi Beijing sejauh hal itu mengalihkan perhatian Barat dan melemahkan Rusia hingga bergantung. Selat Hormuz berbahaya karena mengancam aliran energi dan permintaan global. Kedekatan Korea Utara dengan Moskow berbahaya karena mengurangi monopoli Beijing atas Pyongyang. Taiwan sangat penting karena secara langsung menyentuh legitimasi rezim dan persaingan AS-China.
Peta prioritas tersebut pada akhirnya dapat mendorong Beijing menuju kesepakatan yang lebih tenang: membekukan Ukraina, membuka kembali Hormuz, menahan Pyongyang, menjaga Rusia tetap bergantung, dan mengelola Trump melalui perdagangan dan pertunjukan.
Ini bukanlah tatanan dunia baru. Ini akan menjadi kebiasaan imperialis lama: menstabilkan perbatasan, mempertahankan pengaruh, dan menyebutnya perdamaian.
Strategi inilah yang kini mulai membentuk wajah geopolitik baru dunia. Tiongkok bukan berusaha mengakhiri seluruh konflik, melainkan menentukan konflik mana yang masih menguntungkan dan mana yang sudah terlalu berbahaya bagi kepentingannya sendiri.
