KabarDermayu.com – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI tahun 2026 telah memulai misinya dengan bertolak ke Tanah Suci. Dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, tim ini akan melakukan peninjauan langsung untuk memastikan komitmen pelayanan yang telah disepakati oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terealisasi dengan baik.
Keberangkatan Timwas dilakukan dalam dua gelombang. Kloter pertama bertolak pada Sabtu, 16 Mei 2026, disusul kloter kedua pada Minggu, 17 Mei 2026. Selama berada di Arab Saudi, Timwas Haji DPR akan melakukan pemeriksaan lapangan yang mencakup berbagai aspek krusial yang bersentuhan langsung dengan kenyamanan jemaah.
“Kita akan memastikan semua yang dialami jemaah di Madinah ini, baik terkait pemondokannya maupun kateringnya, masih akan kita cek semuanya,” ujar Cucun sebelum keberangkatannya, seperti dikutip dari laman DPR RI.
Politisi dari Fraksi PKB ini menekankan bahwa Timwas Haji DPR akan mencocokkan kondisi aktual di lapangan dengan kesepakatan yang telah dibuat saat rapat Panja (Panitia Kerja). Beberapa poin utama yang menjadi fokus pengawasan meliputi kapasitas penempatan jemaah per kamar dan jarak hotel dari area ibadah, baik di Madinah maupun di Mekkah.
“Termasuk komitmen dari kementerian terkait pada saat Panja, bahwa penempatan akomodasi itu jumlah per kamarnya sekian, dan jarak hotelnya di Madinah juga berapa,” tambahnya.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina, menambahkan bahwa pengawasan DPR akan mencakup seluruh pelayanan jemaah haji Indonesia di Madinah dan Mekkah. Fokus pengawasan meliputi kawasan Markaziyah Madinah dan Mekkah, layanan kesehatan, katering, hingga kelayakan hotel yang ditempati jemaah.
Menurut Selly, DPR telah memetakan sejumlah titik krusial yang akan menjadi perhatian utama. Hal ini termasuk rumah sakit yang menangani layanan kesehatan jemaah, serta pelaksanaan asuransi kesehatan yang bekerja sama dengan Pemerintah Arab Saudi.
Selain aspek kesehatan, DPR juga memberikan perhatian khusus pada kualitas konsumsi jemaah. Selly mengungkapkan adanya keluhan mengenai menu katering yang dinilai kurang sesuai dengan selera Nusantara, yang berpotensi menimbulkan kejenuhan bagi jemaah selama berada di Tanah Suci.
Baca juga: Suporter Celtic Masuk Lapangan, Pemain Lawan Terluka
Lebih lanjut, DPR menerima laporan mengenai beberapa hotel yang dinilai tidak layak untuk digunakan kembali pada musim haji mendatang. Temuan-temuan ini akan menjadi bahan evaluasi penting dalam rapat bersama Kementerian Haji.
Selly juga menyoroti adanya persoalan overkapasitas hotel di Mekkah. Berdasarkan laporan yang diterima DPR, beberapa hotel di sektor 4 dan sektor 9 diduga menempatkan enam tempat tidur dalam kamar yang seharusnya hanya berkapasitas empat orang.
“Ini menjadi evaluasi kami, apakah karena kamar tidak cukup atau memang dipaksakan oleh pihak terkait,” kata politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Menurut Selly, dengan total sekitar 203 ribu jemaah haji reguler, seharusnya kapasitas hotel yang telah disiapkan oleh pemerintah mampu menampung seluruh jemaah di 10 sektor wilayah Mekkah tanpa perlu memaksakan kapasitas kamar.
Pelayanan Jemaah Sesuai dengan Biaya yang Dibayarkan
Anggota Timwas Haji DPR RI lainnya, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, yang bertolak ke Tanah Suci pada Minggu, menegaskan komitmennya untuk mengawal penggunaan dana haji. Tujuannya adalah memastikan seluruh pelayanan yang diterima jemaah sesuai dengan biaya yang telah mereka bayarkan.
Pengawasan ini akan dilakukan secara langsung di Arab Saudi selama proses penyelenggaraan ibadah haji berlangsung. Neng Eem menekankan pentingnya pengawasan ini karena jemaah telah membayar biaya haji dengan harapan memperoleh pelayanan yang layak selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Oleh karena itu, DPR akan memeriksa secara langsung kualitas hotel, transportasi, katering, hingga layanan kesehatan yang disediakan bagi jemaah haji Indonesia. Menurutnya, seluruh fasilitas tersebut harus memenuhi standar yang telah disepakati sejak awal.
Politisi dari Fraksi PKB ini berharap pengawasan yang dilakukan oleh DPR dapat menjadi bahan evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji Indonesia di masa mendatang. “Kita ingin jemaah bisa beribadah dengan tenang, nyaman, dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur,” tegasnya.
