KabarDermayu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait tingginya ketergantungan Indonesia pada impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Beban devisa negara dan anggaran subsidi energi akibat impor ini menjadi sorotan utama Bahlil.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai acara pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Kementerian ESDM yang berlangsung di Jakarta pada Rabu, 6 Mei 2026. Ia menekankan bahwa skala impor LPG telah mencapai angka yang signifikan.
Bahlil memaparkan bahwa setiap tahunnya, Indonesia harus merogoh kocek sebesar Rp120 triliun hingga Rp150 triliun hanya untuk membeli kebutuhan LPG dari luar negeri. Angka ini berpotensi melonjak lebih tinggi lagi seiring dengan fluktuasi harga minyak dunia.
“Devisa kita setiap tahun hanya untuk membeli LPG saja itu sekitar Rp120 triliun sampai Rp150 triliun. Apalagi kalau harga minyak dunia naik, pasti lebih besar lagi,” ujar Bahlil dalam sebuah keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Minggu, 10 Mei 2026.
Lebih lanjut, Bahlil menyoroti dampak impor LPG terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menyebutkan bahwa subsidi LPG terus mengalami tren peningkatan yang mengkhawatirkan.
Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan grafik kenaikan subsidi LPG yang cukup dramatis. Subsidi tercatat sebesar Rp67,6 triliun pada tahun 2021, kemudian melonjak menjadi Rp100,4 triliun pada tahun 2022.
Angka subsidi LPG kembali tercatat sebesar Rp74,3 triliun pada tahun 2023. Tren kenaikan berlanjut menjadi Rp80,9 triliun pada tahun 2024, dan diproyeksikan akan mencapai Rp87 triliun pada tahun 2025.
Kondisi ini, menurut Bahlil, mengindikasikan bahwa subsidi energi yang digelontorkan pemerintah belum mencapai tingkat optimal. Sebagian besar anggaran subsidi justru terserap untuk menopang komoditas impor, bukan untuk memberdayakan sumber daya energi dalam negeri.
Baca juga: Tiga Korban Erupsi Gunung Dukono Ditemukan
“Tidak ada cara lain dalam rangka efisiensi selain mencari jalan agar bahan baku yang tersedia di dalam negeri bisa dikonversi untuk mengganti LPG,” tegas Bahlil, menggarisbawahi urgensi untuk mencari solusi substitusi.
Data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM memperkuat kekhawatiran Bahlil. Ketergantungan Indonesia terhadap pasokan LPG impor menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama lima tahun terakhir.
Pada tahun 2021, misalnya, total konsumsi LPG nasional mencapai 8,36 juta ton, dengan porsi impor sebesar 6,34 juta ton. Ini berarti sebagian besar kebutuhan dipenuhi dari luar negeri.
Memasuki tahun 2025, angka impor LPG diprediksi akan terus meningkat menjadi 7,49 juta ton dari total estimasi konsumsi nasional sebesar 9,24 juta ton. Fakta ini menunjukkan bahwa lebih dari 75 persen kebutuhan LPG nasional masih bergantung pada pasokan impor.
Sebagai langkah strategis untuk menekan angka impor LPG yang membengkak, pemerintah tengah mendorong pengembangan Dimethyl Ether (DME) yang berbasis batu bara kalori rendah. Proyek hilirisasi nasional ini merupakan inisiatif penting yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada akhir April 2026.
Pengembangan DME ini melibatkan kolaborasi kuat antara MIND ID, Pertamina, Bukit Asam, dan Pertamina Patra Niaga. Diharapkan, konversi batu bara menjadi DME dapat menjadi alternatif pengganti LPG yang lebih berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Meskipun demikian, para pengamat energi menilai bahwa proyek DME ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama yang perlu diatasi adalah aspek keekonomian proyek.
Selain itu, dibutuhkan pula dukungan subsidi yang memadai agar harga DME yang dihasilkan dapat bersaing secara kompetitif dengan harga LPG yang sudah akrab di kantong masyarakat.
