KabarDermayu.com – Pernyataan “kembali ke batu bara” mungkin terdengar seperti jargon lawas, namun bagi Jerman, negara adidaya di Uni Eropa, hal tersebut menjadi kenyataan yang sedang dipertimbangkan. Kanselir Jerman, Friedrich Merz, tengah menjajaki kemungkinan untuk kembali memanfaatkan energi batu bara sebagai respons terhadap lonjakan harga energi global.
Keputusan ini menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku industri dan sektor energi. Berbagai pihak mempertanyakan konsistensi kebijakan energi Jerman yang seolah tarik-ulur antara transisi energi dan kebutuhan mendesak.
Mengutip laporan dari situs DW pada Sabtu, 23 Mei 2026, perdebatan mengenai transisi energi dan upaya perlindungan iklim kembali memanas di Jerman. Di satu sisi, pemerintah Jerman terus mendorong adopsi kendaraan listrik dengan membuka kembali pengajuan subsidi baru sejak 19 Mei. Namun, di sisi lain, kabinet federal justru mengesahkan undang-undang yang memungkinkan kembali penggunaan minyak dan gas untuk sistem pemanas rumah tangga, sebuah langkah yang menuai kritik tajam dari para pakar dan aktivis lingkungan.
Situasi ini memicu pertanyaan serius mengenai keseriusan pemerintah Jerman dalam menangani isu perlindungan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Rencana lama untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2038, yang selama ini hampir tidak pernah digugat, kini mulai dipertanyakan oleh Kanselir Friedrich Merz.
Dalam sebuah forum yang diselenggarakan oleh harian Frankfurter Allgemeine Zeitung pada pertengahan April 2026, Merz menyatakan bahwa Jerman mungkin perlu mempertahankan operasional pembangkit listrik tenaga batu bara lebih lama dari jadwal yang telah ditetapkan. Ia berargumen bahwa Jerman tidak seharusnya mengorbankan stabilitas sistem pasokan energinya hanya karena menetapkan tanggal penghentian yang terbukti tidak realistis beberapa tahun lalu.
Pernyataan Merz ini dipicu oleh lonjakan harga energi yang signifikan sejak pecahnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran pada awal Maret tahun yang sama. Namun, pandangan ini ditentang oleh Martin Kaiser, seorang pakar iklim dari organisasi lingkungan Greenpeace. Kaiser menilai bahwa menjadikan kenaikan harga bahan bakar fosil sebagai alasan untuk meragukan rencana penghentian batu bara adalah sebuah kekeliruan.
Menurut Kaiser, Merz tidak dapat merumuskan kebijakan yang berorientasi masa depan jika ia salah menafsirkan tingginya harga energi fosil. Ia menambahkan bahwa mempertanyakan konsensus nasional mengenai penghentian batu bara tanpa alasan yang kuat justru dapat membahayakan keamanan Jerman dan mengancam hak kebebasan generasi muda.
Di tengah perdebatan tersebut, Merz mendapatkan dukungan dari beberapa analis energi, termasuk Jakob Schlandt dari Hamburg Institut. Schlandt berpendapat bahwa ketergantungan Jerman pada impor energi fosil merupakan sebuah “kelemahan strategis” yang perlu segera diatasi. Ia menekankan bahwa pernyataannya bukan berarti mendukung penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara secara permanen.
Schlandt menjelaskan bahwa energi terbarukan memang dapat mengurangi ketergantungan tersebut, namun proses transisi ini tidak dapat berlangsung secepat yang diharapkan. Ia menegaskan bahwa Jerman tidak bisa beralih sepenuhnya ke energi terbarukan, seperti pompa panas, dalam semalam.
Kesepakatan untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2038 sendiri merupakan hasil kompromi panjang antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian yang dicapai pada tahun 2020. Kesepakatan ini selama ini tidak pernah dipersoalkan oleh pemerintahan mana pun.
Pendekatan yang dianggap lebih berhati-hati ini justru menimbulkan kekhawatiran bagi Dewan Iklim Jerman, sebuah badan independen yang terdiri dari lima pakar dan bertugas memberikan masukan kepada pemerintah. Dalam laporan terbarunya, dewan tersebut memperingatkan bahwa Jerman berisiko gagal mencapai target iklimnya baik untuk tahun 2030 maupun 2040.
Baca juga: Iran Tegaskan Tak Minta Konsesi Lain Selain Pemulihan Hak dari AS
Salah satu faktor penyebab kekhawatiran ini adalah perubahan dalam undang-undang sistem pemanas rumah tangga. Pemerintah Jerman telah menetapkan target ambisius untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 65 persen pada tahun 2030 dan 88 persen pada tahun 2040. Namun, hingga saat ini, penurunan emisi yang berhasil dicapai baru mencapai sekitar 48 persen.
