KabarDermayu.com – Ekonom Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Dr. Surya Vandiantara, mengapresiasi langkah Bank Indonesia (BI) dan pemerintah dalam memperkuat nilai tukar rupiah. Kebijakan yang diambil dinilai tepat sasaran dalam meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik dan menjaga likuiditas pasar keuangan perbankan.
Menurut Surya, peningkatan imbal hasil (yield) pada instrumen keuangan domestik akan menjadi magnet bagi aliran modal asing atau portofolio investor. Arus masuk modal yang deras ke dalam negeri ini secara otomatis akan berkontribusi pada penguatan nilai tukar rupiah.
“Jika semakin banyak portofolio asing yang masuk ke Indonesia, terutama melalui Surat Berharga Negara (SBN), maka peluang negara untuk mengelola modal asing tersebut menjadi program yang berdampak langsung pada peningkatan produktivitas nasional akan semakin besar,” ujar Surya dalam keterangannya pada Selasa, 9 Juni 2026.
Ia menambahkan, peningkatan permintaan terhadap rupiah yang dipicu oleh masuknya modal asing akan membuat nilai tukar rupiah semakin kokoh menghadapi tekanan dari mata uang asing, seperti dolar Amerika Serikat.
Terkait kebijakan penempatan pengelolaan kas negara di Bank Indonesia (BI) untuk menjaga likuiditas pasar keuangan perbankan, Surya melihatnya sebagai angin segar bagi pendapatan negara. Pemerintah akan menerima remunerasi dari kebijakan tersebut.
Namun, Surya mengingatkan agar kebijakan ini dapat disalurkan secara efektif. Pengelolaan kas negara di bank sentral harus mampu bertransformasi menjadi likuiditas tambahan yang dapat diserap oleh sistem perbankan dan akhirnya sampai ke pelaku usaha.
“Pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola kebijakan ini. Pengelolaan kas negara di bank sentral harus mampu disalurkan dalam bentuk likuiditas tambahan kepada sistem perbankan,” tegas Surya.
Ia juga menekankan pentingnya kebijakan ini diikuti dengan penurunan suku bunga acuan. Hal ini akan mempermudah pelaku usaha dalam menyerap modal untuk ekspansi bisnis mereka.
Menurutnya, koordinasi yang erat antara BI dan pemerintah adalah kunci utama untuk mendorong sentimen positif terhadap rupiah. Kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter yang sinkron sangat krusial.
“Tanpa koordinasi yang erat, opsi kebijakan untuk meningkatkan yield instrumen keuangan domestik dan menjaga likuiditas pasar keuangan-perbankan tidak akan pernah tercapai,” tandas Surya.
Ke depannya, tantangan terbesar bagi pemerintah dan BI adalah menjaga implementasi kebijakan tersebut secara maksimal. Surya meyakini, jika disiplin dalam menjalankan kebijakan ini, dampaknya terhadap penguatan rupiah di masa mendatang akan sangat signifikan.
“Tantangan selanjutnya bagi pemerintah adalah implementasi kedua kebijakan tersebut. Diperlukan disiplin serta persepektif pembangunan ekonomi secara fundamental, agar kedua kebijakan tersebut dapat terlaksana secara maksimal dalam rangka menguatkan nilai tukar rupiah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Pengamat ekonomi juga menyoroti pentingnya Bank Indonesia (BI) untuk mewaspadai dampak tekanan global terhadap perekonomian nasional. Hal ini berpotensi mendorong BI untuk menaikkan suku bunga acuannya, BI Rate, bahkan hingga 200 basis poin pada akhir tahun 2026.
Menurut pengamat, keputusan BI untuk menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,50 persen telah mendapatkan apresiasi positif dari para pelaku pasar. Hal ini menunjukkan bahwa langkah BI tersebut dinilai tepat dalam merespons kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
