KabarDermayu.com – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengakui bahwa program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih masih memiliki kekurangan dalam tahap awal pelaksanaannya.
Pemerintah, menurut Purbaya, terus melakukan evaluasi mendalam terhadap kedua program tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan efisiensi dan ketepatan sasaran dalam implementasinya di lapangan.
Purbaya menegaskan bahwa setiap program baru pasti menghadapi tantangan di awal. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan penyempurnaan berkelanjutan menjadi kunci utama. Langkah-langkah efisiensi anggaran, penguatan mekanisme pengawasan, serta peningkatan koordinasi antarinstansi pelaksana juga terus dilakukan.
“Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat,” ujar Purbaya dalam keterangan resminya pada Jumat, 3 Juli 2026.
Selain itu, Purbaya juga menyoroti reformasi yang terus digalakkan di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemberantasan praktik penyimpangan, terutama di sektor perpajakan dan kepabeanan, menjadi fokus utama.
Ia menekankan bahwa tidak ada toleransi bagi aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran. Berbagai upaya pembenahan dilakukan, mulai dari penguatan pengawasan internal, rotasi pegawai, hingga penindakan tegas terhadap oknum yang menyalahgunakan kewenangannya.
Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan integritas institusi, tetapi juga berkontribusi pada penguatan penerimaan negara.
“Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih,” tegas Purbaya.
Purbaya juga memastikan bahwa setiap keputusan strategis yang diambil oleh Presiden Prabowo telah melalui proses pembahasan yang matang. Berbagai aspek, termasuk pertimbangan ekonomi, sosial, dan kemampuan fiskal negara, selalu menjadi bahan pertimbangan utama.
Pihaknya senantiasa menyajikan analisis mendalam mengenai risiko fiskal dan dampak anggaran sebagai landasan bagi Presiden dalam mengambil keputusan penting.
Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berhasil dijaga di bawah batas maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio utang pemerintah pun masih berada pada tingkat yang aman jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
“Tahun lalu defisit APBN berada di kisaran 2,81 persen dari PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah 3 persen. Rasio utang pemerintah juga masih sekitar 40 persen terhadap PDB sehingga masih berada dalam kategori yang pruden,” tutupnya.
