KabarDermayu.com – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi mengenai biaya perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa segala biaya tambahan di luar anggaran negara sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo.
Penjelasan ini disampaikan Seskab Teddy sebagai respons dan apresiasi terhadap aspirasi yang disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal. Dino sebelumnya sempat menyoroti masalah pembiayaan kunjungan luar negeri Presiden dalam sebuah video di media sosialnya.
Baca juga: Timnas Indonesia U-19 Kangkangi Vietnam: Klasemen Piala AFF U-19
Teddy menjelaskan bahwa isu biaya perjalanan luar negeri ini sebenarnya sudah pernah disampaikan berulang kali. Ia kembali menegaskan, “Jadi, segala kelebihan biaya (biaya tambahan) dari yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo.”
Lebih lanjut, Seskab Teddy juga memberikan perbandingan mengenai jumlah anggota rombongan dalam perjalanan luar negeri Presiden. Ia menyatakan bahwa jumlah rombongan Presiden Prabowo saat ini telah berkurang signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.
“Jadi, kalau dulu, itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal,” ungkapnya.
Seskab Teddy menekankan bahwa kunjungan yang dilakukan oleh Kepala Negara memiliki tujuan penting, yaitu untuk membangun hubungan yang erat antar pemimpin negara di dunia. Hal ini menjadi krusial mengingat dinamika global yang tengah terjadi, termasuk konflik di Ukraina dan krisis di Timur Tengah.
Ia memaparkan bahwa hubungan baik antar negara tersebut memberikan berbagai manfaat bagi Indonesia. Di antaranya adalah terjaganya pasokan bahan bakar minyak (BBM), stabilnya harga subsidi BBM agar tidak mengalami kenaikan, serta terjaminnya keamanan persediaan pangan nasional.
Selain itu, Seskab Teddy juga menyoroti progres implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Perjanjian ini ditargetkan mulai berlaku pada tahun 2027 dan diharapkan dapat memberikan keuntungan berupa tarif nol persen untuk komoditas utama Indonesia.
