KabarDermayu.com – PT Brantas Abipraya (Persero) menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kapabilitas dan keahlian tenaga kerja konstruksi. Upaya ini dilakukan agar para pekerja memiliki daya saing yang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Hal ini juga menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, yang merupakan salah satu program pemerintah dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, perusahaan ini berkolaborasi dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang dari Kementerian Pekerjaan Umum. Mereka menyelenggarakan kegiatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Strategis Jenjang 1–3. Kegiatan ini difokuskan pada Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Lampung untuk Tahun Anggaran 2026.
Pelaksanaan sertifikasi dilakukan secara langsung di lokasi proyek (onsite) pada tanggal 21 Mei 2026. Acara ini diikuti oleh sekitar 300 tenaga kerja konstruksi yang terlibat langsung dalam pembangunan proyek strategis nasional tersebut. Peserta sertifikasi berasal dari berbagai keahlian di bidang konstruksi.
Adapun bidang pekerjaan yang dicakup dalam sertifikasi ini antara lain Kepala Tukang Bangunan Gedung, Mandor Konstruksi Bangunan Gedung, Tukang Besi Beton, Tukang Cat Bangunan Gedung, Tukang Kayu Konstruksi, Tukang Pasang Rangka Baja Ringan, serta Tukang Pasang Ubin dan Keramik.
Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya (Persero), Dian Sovana, menekankan pentingnya sertifikasi tenaga kerja. Ia menyatakan bahwa sertifikasi ini merupakan elemen krusial dalam menjaga kualitas pembangunan infrastruktur pendidikan di tingkat nasional.
“Brantas Abipraya meyakini bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas material dan teknologi konstruksi, tetapi juga oleh kompetensi sumber daya manusia yang terlibat di lapangan. Karena itu, kami mendukung penuh pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pembangunan yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan,” ujar Dian Sovana, dikutip dari keterangan resminya pada Selasa, 2 Juni 2026.
Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat memerlukan tenaga kerja yang kompeten. Hal ini bertujuan agar target kualitas, keselamatan, dan ketepatan waktu proyek dapat tercapai secara optimal. Kualitas sumber daya manusia menjadi penentu keberhasilan proyek.
“Program Sekolah Rakyat merupakan proyek strategis yang memiliki dampak sosial besar bagi masyarakat. Melalui sertifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa tenaga kerja yang berada di garis depan pembangunan memiliki kompetensi sesuai standar nasional dan mampu memberikan hasil pekerjaan terbaik,” tambahnya. Hal ini menunjukkan fokus pada keunggulan hasil kerja.
Kegiatan sertifikasi ini dirancang untuk dilaksanakan secara onsite di lokasi proyek. Tujuannya adalah untuk memastikan proses asesmen berjalan efektif tanpa mengganggu progres pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung di lapangan. Efisiensi menjadi kunci dalam pelaksanaannya.
Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Indro Pantja Pramodo, turut menegaskan peran strategis sektor konstruksi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini memiliki kontribusi yang signifikan.
“Sektor konstruksi berkontribusi sebesar 10,96 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional dan menyerap sekitar 8,5 juta tenaga kerja. Karena itu, penguatan kompetensi tenaga kerja konstruksi menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur nasional berjalan dengan kualitas terbaik,” ujar Indro Pantja Pramodo. Angka ini menunjukkan signifikansi sektor konstruksi.
Ia menambahkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah. Agenda ini berfokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pembangunan infrastruktur pendidikan sejalan dengan visi peningkatan kualitas SDM.
“Keberhasilan proyek strategis seperti Sekolah Rakyat sangat bergantung pada kualitas tenaga kerja konstruksi di lapangan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap tenaga kerja wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. Sertifikasi ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi bentuk jaminan mutu terhadap infrastruktur yang dibangun,” jelasnya. Kepatuhan terhadap regulasi menjadi penting.
Indro Pantja Pramodo juga mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara pemerintah dan BUMN konstruksi. Sinergi ini bertujuan untuk mendukung percepatan pembangunan nasional melalui peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) konstruksi. Kolaborasi ini memperkuat upaya bersama.
“Kami mengapresiasi sinergi antara BJKW II Palembang dan Brantas Abipraya melalui pelaksanaan sertifikasi dengan metode onsite. Pendekatan ini efektif karena tidak mengganggu progres proyek dan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja tersertifikasi di lapangan,” katanya. Metode onsite dinilai efisien.
Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum, agenda pembangunan infrastruktur pada tahun 2026 diperkirakan akan membutuhkan dukungan dari sekitar 37.356 tenaga kerja konstruksi. Kebutuhan ini terbagi atas 754 tenaga ahli, 2.676 teknisi, dan 33.926 operator. Khusus untuk sektor Prasarana Strategis, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat, diproyeksikan memerlukan 13.522 tenaga kerja konstruksi.
Melalui kegiatan sertifikasi ini, PT Brantas Abipraya kembali menegaskan komitmennya. Perusahaan ini bertekad untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM konstruksi agar menjadi profesional, kompeten, dan berdaya saing. Tujuannya adalah untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
