KabarDermayu.com – Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Abdul Haris, menekankan pentingnya kolaborasi dalam pembangunan hijau yang berpusat di desa. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Ekspos Program SIGAP di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Acara yang diselenggarakan oleh Yayasan IRE dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) di Yogyakarta ini mengusung tema ‘Simpul Hijau: Merayakan Kolaborasi Pembangunan Daerah dan Desa/Kampung’. Forum ini menjadi wadah bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, sektor swasta, dan masyarakat untuk berbagi praktik terbaik dalam pembangunan hijau berbasis desa dan kawasan.
Abdul Haris menegaskan bahwa pembangunan hijau dan pemberdayaan masyarakat desa harus dijalankan secara terintegrasi melalui kerja sama multipihak. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi saat ini tidak dapat lagi dipisahkan dari aspek sosial dan lingkungan, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketimpangan antarwilayah.
Baca juga: Pelatih Hyundai Hillstate Lobi Megawati Sebelum Mundur dari Timnas Voli Putri
“Pembangunan desa dan kawasan ke depan harus mampu menciptakan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan tetap menjaga daya dukung lingkungan. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, NGO, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat,” ujar Abdul Haris dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 12 Mei 2026.
Lebih lanjut, Abdul Haris menyampaikan bahwa desa dan kawasan perdesaan memegang peranan strategis dalam mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 mengenai optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Berbagai pendekatan inovatif dinilai mampu menjadi instrumen efektif untuk pemberdayaan sekaligus penciptaan lapangan kerja baru di desa. Pendekatan tersebut meliputi perhutanan sosial, pengembangan ekonomi lokal, agroforestry, desa wisata, serta penguatan kelembagaan masyarakat.
Dalam forum tersebut, dibahas pula urgensi penguatan koordinasi program di tingkat daerah. Tujuannya adalah agar berbagai intervensi yang bersifat lintas sektor dapat berjalan lebih terintegrasi dan mencapai sasaran yang tepat.
Fokus utama dalam mendukung transformasi pembangunan hijau di Kalimantan adalah pendekatan berbasis data, penguatan kawasan, serta pembangunan yang mengoptimalkan potensi lokal.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, mitra pendamping masyarakat, akademisi, serta berbagai organisasi yang selama ini aktif dalam mendukung pembangunan kawasan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berlandaskan pada prinsip lingkungan berkelanjutan.
Melalui forum ini, diharapkan dapat terjalin penguatan kolaborasi dan komitmen bersama. Komitmen ini penting untuk mendorong pembangunan kawasan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.
