KabarDermayu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, terus berupaya mendorong perluasan pasar ekspor Indonesia ke berbagai negara, termasuk Uni Eropa. Langkah ini diambil sebagai strategi pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang terus membayangi.
Airlangga menyatakan bahwa pembukaan pasar ekspor baru merupakan salah satu upaya konkret pemerintah dalam merespons perlambatan ekspor dan dinamika ekonomi dunia yang fluktuatif.
“Langkah-langkah pemerintah terkait dengan ekspor, dalam (situasi) ketidakpastian ini, salah satunya adalah membuka pasar lebih luas,” ujar Airlangga di Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Selasa, 5 Mei 2026.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah intensif berkomunikasi dengan pihak Uni Eropa. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses ratifikasi perjanjian perdagangan agar dapat berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.
Baca juga: Siswi SMK Samarinda Meninggal Diduga Akibat Sepatu Sempit, Menteri PPPA Angkat Bicara
Proses ini, menurutnya, masih berada dalam tahap penyelesaian teknis, termasuk kendala penerjemahan dokumen ke dalam 22 bahasa resmi Uni Eropa. Ia berharap proses ini dapat segera diselesaikan.
“Kalau ini bisa selesai, kita berharap 1 Januari tahun depan pasar Eropa bisa terbuka dengan bea masuk nol,” ungkapnya.
Pembukaan akses pasar tanpa bea masuk di Uni Eropa diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan daya saing produk-produk unggulan Indonesia di kancah global. Selain Uni Eropa, pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan kerja sama perdagangan dengan negara-negara lain, salah satunya Kanada.
Airlangga menekankan bahwa Indonesia telah memiliki perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan Kanada yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperluas jangkauan ekspor.
“Dengan adanya ketidakpastian antara Kanada dengan berbagai negara lain, maka peran Indonesia semakin penting dan ini juga akan mulai dilihat beberapa produk yang bisa masuk ke Kanada,” jelas Airlangga.
Selain itu, kerja sama ekonomi dengan Inggris juga menjadi fokus pemerintah untuk ditingkatkan menuju perjanjian FTA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Di tingkat regional, pemerintah bersama negara-negara ASEAN tengah membahas penguatan ketahanan energi dan pangan di kawasan.
Pembahasan ini dilakukan dalam forum ASEAN Economic Ministerial Meeting, yang mencakup respons kolektif negara-negara ASEAN terhadap krisis energi dan pangan global. Topik yang dibahas meliputi pembentukan Strategic Petroleum Reserve dan penguatan cadangan pangan di kawasan.
“Penguatan cadangan pangan juga penting untuk menghadapi ketidakpastian tambahan akibat faktor cuaca seperti El Nino,” pungkasnya, menggarisbawahi pentingnya antisipasi terhadap dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan. (Ant).
