KabarDermayu.com – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, telah menargetkan investigasi internal oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) terkait dugaan mark-up pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat dapat diselesaikan paling lambat dalam tiga minggu ke depan.
Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap masukan, kritik, dan kekhawatiran masyarakat mengenai harga pengadaan barang yang dinilai terlalu tinggi.
“Kami tindak lanjuti yang dokumen dan buktinya cukup. Kami berikan kesempatan kepada Irjen untuk mendalami dengan baik. Target pendalaman ini paling lama tiga minggu, Insya Allah, awal bulan depan hasilnya sudah bisa disampaikan oleh Pak Irjen,” ujar Gus Ipul usai memimpin Apel Ikrar Anti Korupsi di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Senin, 18 Mei 2026.
Untuk memfasilitasi proses evaluasi dan investigasi, dua pejabat Kemensos terkait telah dibebastugaskan. Mereka adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker Sekretariat Jenderal, serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.
Gus Ipul memastikan bahwa investigasi ini akan mencakup evaluasi terhadap dua lini pengadaan. Ini meliputi program yang telah berjalan pada tahun 2025 dan program yang sedang dalam proses pada tahun 2026. Para penanggung jawab pengadaan dilaporkan bersikap kooperatif dan menyatakan kesiapan untuk diaudit.
“Nanti setelah ada laporan lengkap dari Pak Irjen, akan ada evaluasi dan hasil investigasi. Semuanya akan kita tindak lanjuti, apakah dengan sanksi internal atau kita teruskan ke aparat penegak hukum,” tegas Gus Ipul.
Baca juga: Harga Emas Hari Ini: Antam Turun, Pasar Dunia Anjlok
Selain investigasi internal, Kementerian Sosial juga proaktif meminta saran dan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya adalah untuk memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa di masa mendatang, baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sistem perencanaannya.
“Masukan dari KPK banyak sekali dan akan kita tindak lanjuti. Saat ini kami mengevaluasi perencanaannya, baru kemudian dilanjutkan ke pengadaannya. Ini semua adalah bagian dari pencegahan dini dan bentuk apresiasi kami terhadap seluruh pendapat masyarakat,” tambah Menteri Sosial.
Sebelumnya, pada tanggal 8 Mei 2026, Menteri Sosial Saifullah Yusuf telah mengunjungi KPK untuk melakukan konsultasi dan meminta masukan terkait pengadaan barang dan jasa pada program Sekolah Rakyat.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul menyampaikan seluruh data dan proses pengadaan barang yang dilakukan untuk operasional Sekolah Rakyat. Hal ini termasuk isu pengadaan sepatu bagi siswa Sekolah Rakyat yang sempat menjadi sorotan di media sosial.
KPK menyatakan kesiapannya untuk menjadi mitra Kementerian Sosial dalam upaya pencegahan praktik korupsi pada program Sekolah Rakyat. KPK juga sedang mengkaji potensi korupsi dalam program tersebut, termasuk meninjau proses perencanaan pengadaan barang dan jasa, mulai dari penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hingga proses tender.
“Ini kami mitigasi sejak awal. Jangan sampai kemudian masih ada ruang dan celah untuk para pihak melakukan atau terjadi tindak pidana korupsi,” ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
