KabarDermayu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi capaian positif inflasi nasional pada April 2026 yang berhasil dijaga pada level 2,42 persen secara tahunan (year on year).
Meskipun demikian, ia mengingatkan seluruh pemerintah daerah (Pemda) agar tidak cepat berpuas diri. Pemda diminta untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan pemantauan langsung di lapangan.
Tujuannya adalah untuk mengantisipasi dampak dinamika geopolitik global terhadap stabilitas harga. Hal ini disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2026.
“Kita masih bersyukur bahwa inflasi year on year masih di angka 2,42 persen di bulan April,” ujar Mendagri dalam rapat yang juga membahas Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (18/5/2026).
Ia menambahkan bahwa pada bulan Mei ini, penting untuk mengamati betul perkembangan dampak terutama kenaikan harga minyak dan juga kurs mata uang. Capaian inflasi Indonesia saat ini tergolong sangat terkendali jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain.
Baca juga: Ikan Tuna Jadi Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia
Banyak negara lain yang menghadapi tekanan inflasi ekstrem akibat gejolak ekonomi global. Kondisi tersebut menunjukkan efektivitas langkah pengendalian inflasi yang selama ini dijalankan secara terkoordinasi oleh pemerintah pusat dan daerah.
“Ada negara yang sudah mencapai 612 persen, bayangkan semua harga barang dan jasa naik 6 kali lipat, sementara kita di angka 2,42 yang berarti inflasi terkendali,” tegasnya.
Mendagri memaparkan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi pada periode ini. Sementara itu, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau justru relatif stabil.
Kelompok pengeluaran tersebut berkontribusi sebagai faktor penyeimbang dalam menjaga tekanan inflasi tetap terkendali. Sebagai langkah antisipatif, Mendagri meminta Pemda untuk segera menuntaskan persoalan distribusi pangan.
Hal ini terutama penting bagi wilayah dengan tingkat inflasi di atas target, seperti Papua Barat dan Aceh. Fokus utama adalah pada komoditas cabai merah, yang masih menjadi salah satu faktor pemicu kenaikan harga di sejumlah daerah.
“Sekali lagi kita amati betul dampak dari kenaikan barang dan jasa di daerah masing-masing,” pungkasnya.
Konsekuensi tersebut berasal dari hal-hal yang rutin, namun terutama kenaikan harga minyak global serta fluktuasi kurs mata uang.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh sejumlah pembicara penting. Hadir Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Elin Herlina, dan Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa.
Turut hadir pula Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah. Pembicara lainnya turut hadir secara daring.
Mereka meliputi perwakilan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, Mabes TNI, dan Perum Bulog. (LAN)
