KabarDermayu.com – Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri menyatakan bahwa jumlah kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di wilayah Jakarta sudah tergolong banyak.
Pernyataan ini disampaikan Komjen Asep usai melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota Jakarta pada hari Senin, 18 Mei 2026.
Menurut data yang dimilikinya, Asep menyebutkan bahwa jumlah CCTV yang tersebar di DKI Jakarta sudah cukup signifikan.
Baca juga: BRI: Pengajuan KUR Wajib Datang Langsung, Waspada Penipuan Online
Namun, ia menyoroti bahwa keberadaan CCTV tersebut belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini disebabkan oleh sistem pengelolaannya yang masih terfragmentasi di berbagai instansi dan fasilitas publik.
Asep merinci, CCTV tersebut dikelola oleh berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengelola fasilitas publik, sektor transportasi, hingga masing-masing gedung perkantoran.
Ia menambahkan bahwa potensi untuk mengintegrasikan sistem-sistem ini di masa mendatang masih terus terbuka lebar. Namun, ia menekankan bahwa banyaknya jumlah kamera tidak serta merta menjamin efektivitas jika sistem pengelolaannya masih berjalan sendiri-sendiri.
Lebih lanjut, Asep menegaskan bahwa banyaknya kamera CCTV di Jakarta tidak akan efektif jika sistem yang digunakan masih terpisah.
Menurut pandangannya, integrasi sistem CCTV sangatlah penting. Tujuannya adalah untuk mendukung upaya pencegahan, pemantauan, hingga penanganan berbagai tindak pidana, termasuk mengatasi persoalan kemacetan lalu lintas.
Dengan sistem yang terintegrasi, Asep meyakini bahwa informasi awal mengenai suatu kejadian dapat diperoleh dengan lebih cepat. Selain itu, jika terjadi gangguan ketertiban, lokasi kejadian dapat segera terpantau.
Oleh karena itu, Asep berpendapat bahwa koordinasi antarpihak akan menjadi jauh lebih cepat apabila sistem CCTV di Jakarta dapat terhubung menjadi satu kesatuan.
Ia juga menekankan pentingnya ketertiban dalam akses terhadap CCTV. Penggunaannya harus jelas, Standar Operasional Prosedur (SOP) harus disiapkan dengan matang, dan perlindungan terhadap privasi masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.
