KabarDermayu.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyerukan agar perdebatan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan. Menurutnya, program ini memiliki niat baik, namun memerlukan perbaikan dalam aspek pengelolaannya.
“Saya kira MBG, kita jangan bertengkar lagi mengenai itu. Itu barang baik, tinggal pengelolaannya saja yang tentu kita perbaiki,” ujar Luhut kepada wartawan pada Rabu, 10 Juni 2026.
Luhut menambahkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan arahan terkait pelaksanaan program MBG. Selain itu, evaluasi secara berkala juga terus dilakukan untuk memastikan program berjalan optimal.
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sendiri telah melaksanakan survei di 800 titik untuk mengukur dampak ekonomi dari program MBG. Hasil survei ini, yang dianggap kredibel dengan margin error 3%, telah diserahkan oleh Luhut kepada Presiden Prabowo.
“Presiden sudah memberikan arahan, bukan hanya arahan dan kami juga merespon dengan melakukan penelitian. Survei yang dilakukan tadi dengan sangat kredibel. 3% margin errornya dan saya pikir tinggal tadi kita tata dengan baik,” jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris DEN, Septian Hario Seto, memaparkan bahwa survei tersebut dilakukan secara independen dan dibiayai oleh DEN. Pengambilan sampel dilakukan secara acak di 800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Temuan awal dari survei menunjukkan dampak positif program MBG terhadap penciptaan peluang ekonomi baru bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar lokasi SPPG.
Septian mengungkapkan bahwa sebanyak 86,9 persen dari SPPG yang ada saat ini memiliki setidaknya satu pemasok kecil dari UMKM lokal. Rata-rata, setiap SPPG menggandeng tiga UMKM.
Temuan ini mengindikasikan bahwa Program MBG tidak hanya berkontribusi pada peningkatan gizi anak-anak, tetapi juga berperan dalam membentuk rantai pasok baru yang melibatkan pelaku usaha di tingkat lokal.
DEN juga mencatat bahwa sekitar 65 persen UMKM yang terlibat dalam rantai pasok Program MBG berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG.
“Nah, yang lebih menarik ada sekitar 65 persen sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada,” jelas Septian.
Selain mendorong pertumbuhan UMKM, survei DEN juga menyoroti dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Hampir seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG berasal dari masyarakat sekitar lokasi.
“Yang ketiga temuan kita adalah tenaga kerja, itu hampir 99% memang dari warga sekitar,” ujar Septian.
