KabarDermayu.com – Menjaga kesehatan iklim demokrasi di Indonesia memerlukan kedewasaan dalam bersikap, terutama saat menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Kebebasan Berpendapat yang merupakan hak konstitusional warga negara, idealnya tidak berdiri sendiri melainkan harus disandingkan dengan tanggung jawab moral serta landasan argumentasi yang kokoh.
Isu krusial ini mengemuka dalam diskusi terpumpun atau Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema Kebebasan Berpendapat di Indonesia: Hak Konstitusi atau Sekadar Ilusi?. Dalam forum tersebut, Co-Founder Malaka Project, Dea Anugrah, menekankan pentingnya pergeseran paradigma dalam menyampaikan aspirasi publik.
Dea menyoroti bahwa kritik yang konstruktif bukanlah serangan yang bersifat emosional atau personal. Sebaliknya, kritik yang berbobot lahir dari proses verifikasi data yang akurat. Menurutnya, mengadopsi standar kerja jurnalistik dalam kehidupan sehari-hari adalah kunci utama untuk membedakan antara opini yang dapat dipertanggungjawabkan dengan sekadar penyebaran informasi yang tidak berdasar.
“Kita bisa melakukan apa yang selama ini jadi standar jurnalistik. Jurnalistik itu kalau kita peras sampai ke esensinya, cuma satu: verifikasi. Verifikasi adalah yang pertama dan terpenting dalam kerja jurnalistik. Itu juga yang akan membedakan kerja jurnalistik dari gosip,” ujar Dea, Kamis, 30 Juli 2026.
Penerapan verifikasi dalam berpendapat bukan hanya tentang kebenaran informasi, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap ruang publik. Ketika data menjadi fondasi utama, maka masukan yang diberikan kepada pemangku kebijakan akan lebih substantif. Hal ini pada akhirnya menciptakan mekanisme check and balances yang sehat dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
Lebih lanjut, Dea mengajak generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk mengevaluasi kembali metode penyampaian aspirasi mereka. Meski demonstrasi adalah tradisi demokrasi yang patut diapresiasi karena keberaniannya, ia mengingatkan agar aktivisme tidak terjebak dalam rutinitas yang monoton.
Terdapat beberapa poin penting yang ditekankan terkait pengembangan gerakan mahasiswa di masa depan:
- Melampaui Demonstrasi: Mahasiswa didorong untuk tidak hanya mengandalkan aksi turun ke jalan, namun juga mengasah kemampuan intelektual dalam memberikan solusi kebijakan.
- Keterlibatan Langsung: Pentingnya terjun langsung ke masyarakat untuk memahami realitas lapangan secara mendalam sebelum melayangkan kritik atau usulan kebijakan.
- Pengorganisasian Aspirasi: Memperkuat dialog dan pertukaran pengetahuan sebagai instrumen politik yang lebih berdampak jangka panjang.
Dea menegaskan bahwa partisipasi politik memiliki spektrum yang sangat luas. Selain unjuk rasa, keterlibatan aktif dalam ruang-ruang diskusi, pertukaran ide, serta pengorganisasian aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput merupakan fondasi yang lebih kuat dalam merawat demokrasi.
Dengan mengedepankan pendekatan berbasis data dan dialog yang berorientasi pada perbaikan, diharapkan setiap warga negara dapat berkontribusi dalam melahirkan kebijakan publik yang lebih inklusif dan solutif. Kebebasan berpendapat, dalam konteks ini, bukan lagi menjadi sekadar hak yang abstrak, melainkan alat nyata untuk mendorong kemajuan bangsa.
