KabarDermayu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendesak para kepala daerah untuk meninggalkan pola rapat yang sekadar seremonial dan beralih pada eksekusi program lintas sektor yang konkret.
Menurutnya, pendekatan yang lebih progresif dan berorientasi pada aksi langsung sangat krusial dalam menjawab tantangan riil seperti penguatan ketahanan pangan dan akselerasi transisi energi.
Bima Arya menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja Gubernur (Rekergub) Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) 2026 di Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa (12/5/2026).
Ia menekankan bahwa forum-forum komunikasi antar kepala daerah selama ini cenderung bersifat administratif dan kurang memberikan dampak nyata.
Padahal, di era ketidakpastian global saat ini, dibutuhkan pendekatan yang lebih sektoral, progresif, fokus pada isu spesifik, serta didukung oleh pembiayaan yang jelas.
Tantangan yang dihadapi kepala daerah saat ini semakin kompleks, terutama dalam menghadapi ketidakpastian global.
Selain itu, daerah juga memiliki tanggung jawab untuk mengawal berbagai Program Strategis Nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kondisi ini menjadi semakin menantang mengingat Indonesia sedang berupaya keras memanfaatkan bonus demografi untuk bertransformasi dari negara berpendapatan menengah menuju visi Indonesia Emas 2045.
Oleh karena itu, Bima Arya mendorong para kepala daerah untuk mengesampingkan ego sektoral yang kerap menghambat kerja sama antar daerah.
Kerja sama ini sangat penting, terutama dalam hal distribusi pasokan pangan.
Ia juga menyoroti krusialnya penguasaan data yang presisi dan terkini (real-time) untuk memfasilitasi daerah surplus komoditas pangan agar dapat membantu wilayah lain yang mengalami kekurangan.
“Ini masih menjadi tantangan kita dalam membangun data yang real-time agar Bapak-Ibu dapat membuat keputusan kerja sama yang efektif,” ujar Bima Arya.
Ia menambahkan, data tersebut akan memetakan daerah mana saja yang memiliki pasokan berlebih, daerah mana yang membutuhkan, dan jenis kerja sama apa saja yang memungkinkan.
Baca juga: Pemerintah Berupaya Hilangkan Kemiskinan Ekstrem pada 2026
Selain isu pangan, Bima Arya juga menekankan pentingnya percepatan transisi energi, khususnya dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik.
Seluruh kepala daerah diminta memiliki pemahaman yang sama mengenai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) tertanggal 22 April 2026.
SE Mendagri tersebut mengatur pembebasan penuh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik.
Meskipun kebijakan ini berpotensi mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka pendek, Bima Arya meyakini manfaat jangka panjangnya jauh lebih besar.
Manfaat tersebut mencakup efisiensi operasional, peningkatan kualitas udara, dan penciptaan lapangan kerja baru di sektor energi hijau.
Bima Arya juga mendorong para kepala daerah untuk terus berinovasi dalam menggali potensi wilayah masing-masing demi mendukung pertumbuhan ekonomi.
Ia menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak harus selalu melalui kenaikan pajak.
Kreativitas dan optimalisasi potensi lokal dapat menjadi alternatif yang efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Banyak daerah yang sangat kreatif. Mereka bisa meningkatkan PAD dengan cara-cara yang sebetulnya biasa-biasa saja tapi ternyata dampaknya dahsyat,” pungkasnya.
Kegiatan Rekergub MPU 2026 dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi selaku tuan rumah.
Turut hadir pula Wakil Gubernur DI Yogyakarta KGPAA Paku Alam X, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Dhamayanti Putri, Direktur Eksekutif MPU Suhajar Diantoro, serta Rektor IPDN Halilul Khairi.
Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah anggota MPU lainnya.
