KabarDermayu.com – PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menjalin kerja sama strategis dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menyediakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi ribuan unit hunian vertikal baru. Kolaborasi ini difokuskan pada pengembangan kawasan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD) di beberapa lokasi strategis.
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, dan Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, dilakukan di Jakarta pada Jumat, 22 Mei. Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan 3 Juta Rumah.
Fokus utama kolaborasi ini adalah pengembangan hunian vertikal yang terintegrasi langsung dengan sistem transportasi publik. Ini mencakup KRL Commuter Line, LRT, MRT, dan Transjakarta. Inisiatif ini merupakan respons terhadap tantangan urbanisasi dan keterbatasan lahan di pusat kota.
Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menekankan relevansi konsep hunian TOD bagi Indonesia. Konsep ini mampu menyatukan hunian, transportasi, dan pusat aktivitas ekonomi dalam satu kawasan terpadu. Ia percaya bahwa pembangunan kota masa depan tidak dapat lagi memisahkan ketiga elemen tersebut.
Nixon menyoroti masalah biaya transportasi yang signifikan bagi pekerja di Jakarta. Banyak dari mereka yang tinggal jauh dari pusat kota, sehingga pengeluaran transportasi bisa mencapai 20-25% dari pendapatan bulanan. Oleh karena itu, pengembangan hunian vertikal di pusat kota dianggap sebagai solusi yang lebih efisien dan terjangkau.
Lebih lanjut, Nixon menambahkan bahwa pengembangan kawasan stasiun menjadi pusat hunian dan aktivitas ekonomi telah menjadi tren di negara-negara maju seperti Jepang, Singapura, dan Hong Kong. Model ini terbukti menciptakan kawasan perkotaan yang lebih efisien, produktif, dan nyaman bagi penduduk.
Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menjelaskan bahwa proyek ini menggabungkan tiga konsep utama. Pertama, pembangunan perumahan vertikal yang terjangkau, sejalan dengan program pemerintah. Kedua, realisasi konsep TOD yang mengintegrasikan hunian dengan transportasi publik.
Bobby mengungkapkan bahwa kawasan Manggarai memiliki potensi pengembangan seluas 62 hektare. Area ini direncanakan menjadi kawasan terintegrasi yang mencakup hunian, area komersial, pusat bisnis, fasilitas olahraga, hingga area rekreasi. Ia optimistis kawasan ini dapat menjadi pusat bisnis kedua di Jakarta, setara dengan SCBD.
Baca juga: Menteri PUPR Ungkap Potensi Pemalsuan Tanda Tangan Dokumen Internal
Dalam kerja sama ini, KAI melalui anak usahanya, KAI Properti, akan menyediakan aset strategis untuk pengembangan hunian TOD. Potensi pengembangan ini tersebar di empat kota, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya, dengan total lebih dari 5.400 unit hunian.
Lokasi spesifik yang direncanakan meliputi kawasan Stasiun Manggarai Blok G dan F di Jakarta dengan potensi sekitar 2.200 unit. Di Bandung, kawasan Stasiun Kiaracondong akan dikembangkan dengan sekitar 753 unit. Sementara itu, kawasan Dr. Kariadi/Gergaji di Semarang memiliki potensi 1.042 unit, dan kawasan Stasiun Gubeng di Surabaya sekitar 1.489 unit.
Tahap awal pengembangan di kawasan Manggarai akan dimulai di lahan seluas 2,2 hektare, dengan pembangunan tiga menara pertama. Selanjutnya, proyek akan diperluas ke area sekitar 1,6 hektare untuk pengembangan delapan menara hunian vertikal, yang ditargetkan menghasilkan total sekitar 5.000 unit.
Kawasan TOD Manggarai memiliki keunggulan lokasi sebagai salah satu simpul transportasi terbesar di Indonesia. Kawasan ini terhubung langsung dengan KRL Commuter Line lintas Jabodetabek, kereta bandara, LRT, Transjakarta, serta akses menuju MRT Jakarta dan pusat bisnis utama seperti Sudirman, Thamrin, dan Kuningan. Saat ini, jumlah pengguna transportasi yang keluar masuk kawasan Manggarai mencapai sekitar 300 ribu orang per hari.
Hunian yang akan dikembangkan mayoritas bertipe 2-bedroom dengan luas sekitar 45 hingga 54 meter persegi. Ukuran ini dirancang agar lebih layak bagi keluarga muda dan keluarga yang sedang bertumbuh. Harga unit diproyeksikan mulai dari sekitar Rp500 jutaan untuk segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Sementara itu, unit non-subsidi akan dipasarkan mulai kisaran Rp700 jutaan hingga di atas Rp1 miliar, tergantung pada tipe dan lokasi menara. BTN berkomitmen menyediakan solusi pembiayaan yang terjangkau untuk berbagai segmen masyarakat.
Untuk mendukung keterjangkauan, BTN menyiapkan fasilitas KPR Rumah Susun FLPP dengan suku bunga tetap 6% per tahun dan tenor hingga 30 tahun. Dengan skema ini, masyarakat dapat memiliki hunian vertikal di pusat kota dengan uang muka mulai dari 1%.
Estimasi angsuran bulanan untuk unit seharga Rp500 juta diperkirakan sekitar Rp2,9 jutaan. Program ini ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp12 juta per bulan untuk lajang dan Rp14 juta per bulan bagi yang sudah menikah.
Selain KPR untuk konsumen akhir, BTN juga menyediakan dukungan pembiayaan melalui skema Kredit Program Perumahan (KPP). Skema ini bertujuan mendukung ekosistem usaha di kawasan hunian, termasuk pelaku UMKM perorangan.
Melalui skema KPP, BTN menyediakan pembiayaan mulai dari Rp10 juta hingga Rp500 juta. Dana ini dapat digunakan untuk pembelian, pembangunan, maupun renovasi rumah, sekaligus mendukung kegiatan usaha masyarakat.
Bobby Rasyidin menyatakan bahwa proyek ini diharapkan menjadi solusi bagi tingginya biaya transportasi pekerja yang tinggal di luar Jakarta namun bekerja di pusat kota. Ia menekankan bahwa banyak masyarakat yang memilih tinggal di luar kota karena harga rumah di pusat sulit dijangkau, padahal biaya transportasi harian sangat besar.
Oleh karena itu, KAI dan BTN ingin menghadirkan alternatif hunian yang lebih dekat, lebih efisien, dan tetap terjangkau. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan.
Dalam kerja sama ini, BTN akan memberikan dukungan pembiayaan konstruksi, fasilitas KPR, serta pengelolaan demand pipeline management. Dukungan ini penting untuk pengembangan proyek TOD berikutnya di berbagai kawasan strategis milik KAI.
Saat ini, BTN dan KAI telah mengumpulkan ribuan calon peminat awal untuk proyek TOD Manggarai. Data ini akan diverifikasi secara bertahap sebagai bagian dari pengelolaan basis data permintaan hunian.
Ke depannya, BTN dan KAI akan melanjutkan pembahasan teknis dan pengembangan proyek secara bertahap. Tujuannya adalah agar manfaat kawasan TOD dapat segera dirasakan oleh masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan kota yang lebih terintegrasi di Indonesia.
