KabarDermayu.com – Perbandingan biaya pendidikan antara Indonesia dan Singapura kembali menjadi sorotan publik setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melontarkan pandangan pribadinya. Dalam sebuah forum resmi, Tito secara terbuka menyebut bahwa menyekolahkan anak di Singapura justru terasa lebih terjangkau dibandingkan dengan di Jakarta, jika ditinjau dari total beban biaya yang harus dikeluarkan orang tua.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito Karnavian dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil serta Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026, yang berlangsung pada Senin, 3 Agustus 2026. Ia menekankan bahwa komentarnya ini didasarkan pada pengalaman empirisnya sebagai orang tua, bukan untuk memuji sistem di negara tetangga secara berlebihan.
Tito kemudian membedah realitas biaya pendidikan di Tanah Air dengan mengambil contoh pengalamannya saat menyekolahkan tiga anaknya di salah satu sekolah favorit di Jakarta Selatan. Menurutnya, biaya yang tampak di permukaan hanyalah sebagian kecil dari pengeluaran total yang harus ditanggung oleh keluarga.
Ia merinci bahwa untuk tiga orang anak, biaya sekolah saja mencapai Rp4,8 juta per bulan. Namun, beban tersebut membengkak karena adanya biaya operasional pendukung yang tidak bisa dihindari. Mulai dari uang jajan harian sebesar Rp150.000 untuk tiga anak, kebutuhan pengadaan kendaraan pribadi, biaya bahan bakar, hingga gaji pengemudi agar anak-anaknya dapat menempuh pendidikan di sekolah yang jaraknya cukup jauh dari kediaman.
“Jadi hitungannya Rp4,8 juta ditambah supir, ditambah beli mobil, tambah bensin, tinggi,” ujar Tito dalam paparannya mengenai beban biaya pendidikan yang tidak efisien tersebut.
Sebagai pembanding, Tito menceritakan pengalamannya saat menempuh pendidikan S3 di Singapura pada tahun 2008. Ia menyoroti bagaimana pemerintah Singapura menerapkan standarisasi kualitas sekolah yang merata di seluruh wilayah. Sistem inilah yang memungkinkan penerapan zonasi sekolah berjalan secara efektif melalui portal layanan publik berbasis digital.
Dalam sistem yang diterapkan di Singapura tersebut, orang tua dapat dengan mudah mendapatkan akses sekolah terdekat dari domisili tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Tito mengingat bahwa pada saat itu, ia hanya membayar biaya pendidikan sebesar 100 dolar Singapura per bulan. Jika dikonversi dengan kurs tahun 2008 yang berada di kisaran Rp6.000, maka biayanya hanya sekitar Rp600.000 per bulan.
Keunggulan sistem tersebut, lanjut Tito, terletak pada efisiensi mobilitas. Karena sekolah berada di dekat tempat tinggal, anak-anaknya dapat berjalan kaki menuju sekolah dalam waktu singkat, sekitar 5 hingga 7 menit. Hal ini secara otomatis meniadakan kebutuhan akan kendaraan pribadi, supir, maupun biaya bahan bakar yang sebelumnya membebani anggaran keluarga saat di Jakarta.
Tito menyimpulkan bahwa kunci utama dari keterjangkauan biaya pendidikan di Singapura bukan sekadar nominal biaya sekolahnya, melainkan efisiensi sistem yang terintegrasi dengan baik. Standardisasi kualitas pendidikan di setiap lokasi membuat orang tua tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk mencari sekolah favorit yang jauh, yang pada akhirnya justru membuat pengeluaran rumah tangga menjadi jauh lebih hemat dan efisien.
Penyampaian data dan pengalaman ini diharapkan menjadi bahan refleksi bagi para pemangku kebijakan di Indonesia mengenai pentingnya perbaikan sistem zonasi dan pemerataan kualitas pendidikan. Dengan standarisasi yang baik, beban ekonomi bagi masyarakat dalam mengakses pendidikan diharapkan dapat ditekan secara signifikan di masa depan.
