KabarDermayu.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menganugerahkan tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada enam tokoh. Penghargaan ini diberikan dalam bidang pemerintahan, khususnya pada pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kelautan serta perikanan untuk tahun 2025. Dasar hukum pemberian apresiasi ini tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 126/TK/Tahun 2025.
Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan dan apresiasi tertinggi dari negara terhadap jasa para penerima. Mereka dinilai telah memberikan kontribusi signifikan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan, terutama di wilayah pesisir.
Prosesi penyematan tanda kehormatan dilakukan secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian. Acara berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada hari Senin, 1 Juni 2026.
Dalam pidato sambutannya, Mendagri menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam atas dedikasi para penerima penghargaan. Beliau menekankan bahwa proses seleksi untuk anugerah ini sangat ketat dan melibatkan berbagai tahapan serta mekanisme yang panjang.
Proses seleksi tersebut juga melibatkan koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga yang tergabung dalam tim panitia seleksi (pansel). Hal ini memastikan bahwa penerima penghargaan benar-benar memiliki kontribusi yang luar biasa.
“Setelah melalui penjaringan dari tim pansel, gabungan, dan juga cek lapangan, Alhamdulillah Bapak-Bapak dan Ibu terpilih untuk mendapatkan anugerah tanda kehormatan ini,” ujar Mendagri Tito Karnavian. Ucapan ini menunjukkan bahwa pemilihan didasarkan pada evaluasi yang komprehensif.
Meskipun acara penyematan penghargaan digelar dengan sederhana, namun tetap khidmat, hal ini tidak mengurangi makna dan esensi dari apresiasi yang diberikan oleh negara. Pentingnya penghargaan ini semakin terasa mengingat potensi besar yang dimiliki Indonesia di sektor kelautan dan perikanan.
Mendagri menyoroti bahwa besarnya potensi maritim Indonesia juga diiringi dengan berbagai tantangan dalam hal pengelolaan dan pengembangannya. Oleh karena itu, dibutuhkan sosok-sosok pemimpin yang mampu menggerakkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir.
“Kita memiliki juga danau, dan waduk buatan yang besar, yang jumlahnya sekitar 1500 … Nah ini memiliki potensi semua untuk bisa digali sumber daya alam dan karunia Tuhan ini untuk kepentingan masyarakat kita,” ungkapnya. Pernyataan ini menggarisbawahi potensi sumber daya air tawar yang juga perlu dimanfaatkan secara optimal.
Lebih lanjut, Mendagri berharap pembangunan di bidang maritim dapat dilaksanakan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek ramah lingkungan. Contohnya adalah melalui pengembangan konservasi laut yang mampu menghasilkan produk bernilai tinggi.
Di sisi lain, penghargaan ini diharapkan dapat menjadi pemacu semangat bagi pemerintah daerah (Pemda). Mereka diharapkan terus berinovasi dalam upaya memajukan sektor kemaritiman di wilayah masing-masing.
“Ini pentingnya kita mungkin membaca potensi wilayah kita dan memanfaatkan semaksimal mungkin. Dan Bapak-Bapak dan Ibu yang terpilih hari ini memiliki keunggulan itu,” tandas Mendagri. Beliau menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap potensi daerah dan kemampuan untuk memanfaatkannya.
Adapun keenam tokoh yang menerima penghargaan Satyalancana Wira Karya tersebut adalah:
Baca juga: DPUPR Indramayu Normalisasi Waduk Bojongsari, Warga Apresiasi Pulihkan Fungsi Pengairan
- Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru.
- Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad.
- Bupati Demak, Eisti’anah.
- Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Muhammad Yusran Lalogau.
- Wali Kota Manado, Andrei Angouw.
- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Muhammad Isa Anshori.
Acara penganugerahan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting. Di antaranya adalah Anggota DPD RI, Ratu Tenny Leriva, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, serta Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA. Turut hadir pula para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri.
