KabarDermayu.com – Pelaksanaan program Irigasi Pompanisasi (IRPOM) di Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, kini menjadi sorotan tajam menyusul munculnya dugaan praktik pungutan liar (pungli). Isu ini semakin menguat setelah adanya pernyataan dari Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) setempat yang menimbulkan berbagai pertanyaan publik.
Program IRPOM sendiri merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas irigasi di wilayah pertanian, terutama di daerah yang membutuhkan pasokan air tambahan. Di Kecamatan Terisi, program ini diharapkan mampu memberikan manfaat signifikan bagi para petani dalam mengoptimalkan hasil panen mereka.
Namun, alih-alih mendapatkan apresiasi positif, program ini justru dibayangi oleh tudingan praktik pungli. Informasi yang beredar menyebutkan adanya pembebanan biaya yang tidak semestinya kepada para petani yang menjadi penerima manfaat program IRPOM. Hal ini tentu saja menimbulkan kekecewaan dan keresahan di kalangan masyarakat petani.
Ketua KTNA Kecamatan Terisi, dalam pernyataannya yang kini menjadi pusat perhatian, diduga telah mengungkap adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut. Pernyataan ini menjadi titik awal bagi penguatan dugaan pungli yang telah lama berhembus di beberapa kalangan petani.
Dugaan pungli ini, jika benar terjadi, akan sangat merugikan para petani. Mereka yang seharusnya mendapatkan bantuan untuk meningkatkan produktivitas justru terbebani dengan biaya tambahan yang tidak transparan. Hal ini bertentangan dengan semangat program pemerintah yang seharusnya meringankan beban petani.
Kecamatan Terisi sendiri merupakan salah satu wilayah pertanian yang cukup vital di Kabupaten Indramayu. Sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian sebagian besar masyarakat di sana. Oleh karena itu, setiap program yang berkaitan dengan peningkatan sektor ini sangat dinantikan dan diharapkan berjalan sesuai dengan amanatnya.
Merespons situasi ini, berbagai pihak mulai menyoroti perlunya investigasi lebih lanjut. Penguatan dugaan pungli ini menuntut adanya tindakan nyata dari instansi terkait untuk melakukan audit dan penelusuran mendalam terhadap seluruh proses pelaksanaan program IRPOM di Terisi.
Pemerintah daerah maupun instansi pengawas program diharapkan dapat segera merespons isu ini dengan serius. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program pemerintah adalah kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik, terutama dari kalangan masyarakat yang paling membutuhkan.
Dugaan pungli dalam program bantuan seperti IRPOM tidak hanya mencoreng nama baik program itu sendiri, tetapi juga dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program pemerintah di masa mendatang. Hal ini tentu saja tidak diinginkan dan harus dicegah.
Peran serta masyarakat, termasuk organisasi seperti KTNA, sangat krusial dalam mengawal jalannya program pemerintah. Pernyataan dari Ketua KTNA ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk membersihkan praktik-praktik yang merugikan dan memastikan bahwa setiap program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak tanpa adanya pemotongan atau pungutan liar.
Informasi mengenai dugaan pungli ini perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret. Publik menanti adanya penjelasan yang memadai dan tindakan tegas bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan. Kejelasan status dan penanganan kasus ini akan sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap program-program serupa di masa mendatang.
Program Irigasi Pompanisasi (IRPOM) seharusnya menjadi solusi inovatif untuk mengatasi tantangan irigasi di sektor pertanian. Namun, jika pelaksanaan program ini diwarnai oleh praktik pungli, maka tujuan mulia tersebut akan tercapai. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi semua pihak terkait untuk memastikan integritas program tetap terjaga.
