KabarDermayu.com – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid, mendesak PDI Perjuangan (PDIP) untuk secara tegas menentukan posisinya dalam pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Jazilul berharap agar PDIP tidak bersikap abu-abu. Ia menekankan pentingnya ketegasan sikap agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah upaya pemerintah mewujudkan program-program yang telah dicanangkan.
Ia menjelaskan bahwa partai politik pendukung pemerintah saat ini tengah bekerja keras untuk memastikan semua program Presiden Prabowo berjalan sesuai target. Menurutnya, soliditas dari semua pihak sangat diperlukan untuk kesuksesan program-program tersebut.
Jazilul menyoroti pernyataan PDIP yang mengklaim sebagai partai penyeimbang di pemerintahan Prabowo. Ia menilai sikap tersebut belum cukup jelas dan menimbulkan kesan ambigu.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan bahwa partainya tidak terlibat dalam aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi tersebut dipimpin oleh eks Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto.
Said Abdullah menyatakan bahwa PDI Perjuangan, sesuai arahan Ketua Umum, tidak memiliki keterlibatan baik sebagai kader maupun anggota dalam berbagai demonstrasi yang terjadi, termasuk aksi mahasiswa tersebut.
Ia menegaskan bahwa demonstrasi bukanlah cara kerja PDI Perjuangan. Mengenai tudingan kedekatan Tiyo Ardianto dengan tokoh PDIP, Said menyatakan hal itu tidak bisa dijadikan dasar untuk mengaitkan PDIP dengan aksi demonstrasi tersebut.
Diketahui, jubir BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, mengindikasikan adanya keterlibatan aktor politik yang memberikan logistik mewah berupa mobil SUV Fortuner kepada pimpinan aksi, Tiyo Ardianto.
Mobil tersebut diduga milik Siti Nuraeni, yang merupakan adik dari Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso. Nama Setyo Sularso kemudian dikaitkan sebagai besan dari Jenderal TNI (purn) Andika Perkasa, yang merupakan tim pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Jazilul berpendapat bahwa meskipun ada hubungan kekeluargaan atau kedekatan famili, hal tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk mempermasalahkan hubungan tersebut. Namun, ia merasa bahwa pengaitan tersebut tidaklah masuk akal.
“Kalau dia ada besanan, ada famili, itu bukan tidak pada tempatnya kita mempermasalahkan kedekatan kekeluargaan. Akan tetapi kalau itu dikait-kaitkan menurut hemat saya sangat tidak make sense sama sekali,” pungkas Jazilul.
Wamensesneg menyebut eksekusi Hotel Sultan merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini didasari oleh keinginan untuk menarik kembali aset-aset pemerintah yang saat ini dikuasai oleh pihak lain.
Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), menjelaskan bahwa eksekusi Hotel Sultan berlandaskan pada arahan langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Arahan tersebut menekankan pentingnya penarikan aset negara yang saat ini dikuasai oleh pihak lain.
