KabarDermayu.com – Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Patijaya, mendesak PT PLN (Persero) untuk segera mempercepat langkah penanganan berbagai kendala yang menghambat pasokan batu bara ke sejumlah pembangkit listrik. Menurutnya, pemerintah telah menyediakan dukungan pasokan batu bara nasional yang memadai melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).
Bambang Patijaya menjelaskan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan alokasi DMO batu bara sebesar 192 juta ton untuk kebutuhan domestik pada tahun 2026. Alokasi ini merupakan penugasan pemerintah kepada perusahaan pemegang izin usaha pertambangan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Tujuannya adalah untuk menjamin pasokan batu bara bagi sektor ketenagalistrikan nasional, yang sebagian besar dikelola oleh PLN. “Dengan alokasi DMO sebesar 192 juta ton yang telah disiapkan pemerintah, sesungguhnya dari sisi ketersediaan pasokan batu bara nasional tidak ada persoalan,” ujar Bambang dalam keterangannya pada Sabtu, 20 Juni 2026.
Ia menambahkan bahwa kebutuhan batu bara PLN tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 154 juta ton. Pemerintah telah menugaskan pasokan yang lebih besar melalui skema DMO. Oleh karena itu, jika masih ada kendala pasokan ke pembangkit, PLN perlu bergerak cepat untuk menyelesaikan hambatan di lapangan.
Bambang mengungkapkan bahwa dari total alokasi DMO yang disediakan pemerintah, realisasi kontrak pasokan batu bara PLN hingga saat ini baru mencapai sekitar 134 juta ton. Ini berarti masih ada sisa sekitar 20 juta ton kebutuhan yang perlu segera diamankan melalui kontrak dan penyerapan pasokan hingga akhir tahun 2026.
PLN diminta untuk lebih proaktif dalam merealisasikan pasokan yang telah dialokasikan oleh pemerintah. Hal ini penting untuk memenuhi kebutuhan operasional pembangkit listriknya sendiri. PLN perlu memperkuat koordinasi dengan perusahaan pemasok batu bara, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan rantai pasok.
Selain itu, PLN juga harus memastikan sistem distribusi dan logistik berjalan secara optimal. Langkah-langkah ini krusial agar pasokan batu bara yang telah dialokasikan pemerintah dapat terserap dan tersalurkan dengan baik ke seluruh pembangkit listrik. Keandalan pasokan listrik merupakan kebutuhan strategis yang berdampak langsung pada aktivitas masyarakat, dunia usaha, dan iklim investasi nasional.
Oleh karena itu, setiap potensi gangguan pada pasokan energi primer harus dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan cepat. Komisi XII DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap upaya pemenuhan kebutuhan energi primer sektor ketenagalistrikan. Tujuannya adalah untuk memastikan pasokan listrik nasional tetap aman dan andal.
Bambang menilai sinergi antara pemerintah, PLN, dan perusahaan pemasok batu bara perlu terus diperkuat. Hal ini penting untuk menjaga ketahanan energi nasional. “Kami mendukung langkah pemerintah yang telah memastikan ketersediaan batu bara melalui kebijakan DMO,” tuturnya.
Saat ini, yang diperlukan adalah langkah cepat dan terukur dari PLN. Langkah tersebut ditujukan untuk merealisasikan dan menyerap pasokan yang telah dialokasikan oleh Kementerian ESDM. “Dengan pasokan yang sudah disiapkan pemerintah, tidak seharusnya ada alasan terjadinya kekurangan batu bara untuk pembangkit,” tegas Bambang.
Yang terpenting adalah memastikan seluruh alokasi tersebut dapat dikontrak, diserap, dan dimanfaatkan secara optimal. Hal ini agar operasional pembangkit tetap terjaga. Dengan demikian, pelayanan listrik kepada masyarakat tidak terganggu.
