KabarDermayu.com – Krisis politik besar mengguncang Paraguay setelah Presiden Santiago Pena resmi dimakzulkan oleh Senat dan kini harus menjalani penahanan rumah. Peristiwa bersejarah ini dipicu oleh skandal kolapsnya bank digital ueno yang berdampak luas terhadap stabilitas keuangan nasional serta kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Menyusul lengsernya Pena, Pedro Alliana yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden, segera dilantik sebagai pemimpin baru Paraguay pada Jumat (6/11/2026). Transisi kekuasaan yang berlangsung cepat ini dilakukan guna meredam ketidakpastian politik di tengah tekanan publik yang menuntut pertanggungjawaban atas kerugian nasabah.
Akar Masalah: Kolapsnya Bank Digital ueno
Gejolak ini bermula dari intervensi Bank Sentral Paraguay terhadap bank digital ueno pada awal pekan. Sebagai institusi keuangan yang berkembang pesat sejak 2021, ueno memiliki basis nasabah yang sangat besar, termasuk kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses perbankan. Namun, operasional bank tersebut belakangan diselimuti berbagai pertanyaan terkait praktik pemberian pinjaman dan keterkaitan erat dengan kalangan elite politik.
Nama Santiago Pena pun terseret dalam pusaran skandal ini karena rekam jejaknya sebagai pemegang saham di perusahaan induk ueno hingga tahun lalu. Selain itu, Kepala Bank Sentral Paraguay, Carlos Carvallo, turut menjadi sorotan publik mengingat posisinya yang pernah memimpin ueno hingga 2023. Saat ini, pihak kejaksaan telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Carvallo, sementara delapan mantan eksekutif ueno lainnya telah lebih dulu ditahan.
Proses Pemakzulan dan Dampak Sosial
Sebelum keputusan pemakzulan diketuk palu oleh Senat, Pena sempat mengajukan pengunduran diri pada Kamis (5/11). Namun, parlemen menolak tawaran tersebut dan memilih untuk menuntaskan proses konstitusional pemakzulan. Langkah ini diambil sebagai bentuk ketegasan dalam menyikapi dugaan perdagangan pengaruh, konflik kepentingan, hingga manipulasi pengawasan regulator yang melibatkan institusi negara.
Di lapangan, situasi ekonomi yang tidak menentu memicu aksi massa di pusat Kota Asuncion. Para nasabah, termasuk pensiunan yang menerima tunjangan pemerintah melalui ueno, menuntut pengembalian dana mereka yang hingga kini masih dibekukan. Pihak berwenang sebenarnya telah berupaya merespons tuntutan tersebut dengan menerbitkan undang-undang percepatan pembayaran dana nasabah, namun ketidakpercayaan publik tetap menjadi tantangan besar bagi pemerintahan baru.
Respons Pemerintah dan Pengaruh Regional
Pihak Santiago Pena hingga kini membantah seluruh tuduhan pelanggaran hukum dan menyatakan bahwa permasalahan ueno murni merupakan persoalan regulasi. Senada dengan hal tersebut, Bank Sentral Paraguay juga membantah adanya konflik kepentingan dalam pengawasan perbankan yang mereka lakukan.
Di sisi lain, krisis ini menarik perhatian dunia internasional, terutama Brasil sebagai mitra ekonomi utama Paraguay. Pemerintah Brasil menyatakan fokus utamanya adalah memastikan stabilitas sosial tetap terjaga agar krisis perbankan tidak berdampak lebih luas terhadap sistem keuangan regional. Otoritas di Paraguay kini berupaya menenangkan pasar dengan menjamin sebagian besar simpanan nasabah serta membatasi risiko sistemik yang mungkin timbul akibat keruntuhan bank digital tersebut.
Langkah Hukum Lanjutan
Saat ini, tim kejaksaan masih mendalami berbagai dugaan pelanggaran yang diarahkan kepada mantan Presiden Pena. Selain tuduhan perdagangan pengaruh, ia juga telah diminta untuk memenuhi panggilan pemeriksaan resmi di kantor kejaksaan. Situasi di kediaman Pena pun dilaporkan dalam pengamanan ketat kepolisian menyusul adanya aksi demonstrasi oleh kelompok masyarakat yang menuntut keadilan atas dana mereka yang hilang.
Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam sejarah politik Paraguay, di mana kolapsnya sebuah institusi keuangan mampu menggoyahkan tatanan pemerintahan hingga tingkat tertinggi. Keberhasilan Pedro Alliana dalam menstabilkan situasi ekonomi dan memulihkan kepercayaan publik kini menjadi ujian utama bagi keberlangsungan pemerintahannya ke depan.
