KabarDermayu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa langkah sejumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dalam merevisi Rencana Bisnis Bank (RBB) merupakan tindakan strategis yang tetap sejalan dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa penyesuaian target tersebut adalah respons yang wajar terhadap dinamika ekonomi global maupun domestik yang saat ini masih diselimuti ketidakpastian. Langkah ini mencerminkan sikap adaptif perbankan dalam menghadapi tantangan pasar.
Dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) yang berlangsung pada Selasa (4/8/2026), Dian menjelaskan bahwa dinamika revisi ini bervariasi di setiap institusi. Ada bank yang memilih untuk menaikkan target menjadi lebih optimistis, namun ada pula yang mengambil pendekatan lebih konservatif demi menjaga stabilitas.
Faktor Pendorong Revisi Rencana Bisnis
OJK memberikan ruang bagi BPR dan BPRS untuk melakukan perubahan RBB apabila ditemukan kondisi yang memengaruhi proyeksi kinerja. Keputusan untuk meRevisi Target umumnya didasarkan pada beberapa faktor krusial, di antaranya:
- Adanya deviasi yang signifikan antara target yang dipasang dengan realisasi kinerja di lapangan.
- Perubahan kondisi makroekonomi yang memberikan dampak material bagi operasional bank.
- Perubahan strategi internal bank atau kondisi kesehatan bank itu sendiri.
Dian menambahkan bahwa besaran revisi target juga sangat bergantung pada indikator ekonomi makro, seperti fluktuasi suku bunga acuan, tingkat permintaan kredit dari masyarakat, serta kondisi likuiditas yang tercermin dari capaian kinerja perbankan hingga Juni 2026.
Penguatan Modal Inti Minimum
Selain memantau strategi bisnis, OJK terus menggenjot penguatan struktur permodalan industri BPR dan BPRS melalui pemenuhan ketentuan Modal Inti Minimum (MIM). Upaya ini dianggap krusial untuk meningkatkan ketahanan industri perbankan skala daerah.
Hingga Juni 2026, tercatat lebih dari 86 persen total BPR dan BPRS di Indonesia telah memenuhi ketentuan modal inti minimum tersebut. Angka ini menunjukkan progres positif dalam konsolidasi perbankan yang diprakarsai oleh otoritas pengawas.
Kemudahan dan Sanksi dalam Regulasi Baru
Untuk mendukung kepatuhan tersebut, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 7 Tahun 2026 yang berlaku efektif sejak 30 Juni 2026. Regulasi ini memberikan fleksibilitas bagi BPR dan BPRS dalam memenuhi kewajiban modal mereka.
Beberapa opsi pemenuhan modal yang diperbolehkan meliputi penambahan modal disetor, serta penggunaan aset tetap berupa tanah dan bangunan dengan syarat tertentu. POJK ini juga memberikan relaksasi berupa perpanjangan waktu untuk kelengkapan administrasi dan mengizinkan saldo surplus revaluasi aset tetap dihitung sebagai komponen modal inti.
Meski memberikan kelonggaran, OJK tetap akan memperketat pengawasan bagi bank yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Langkah tegas ini diambil agar seluruh BPR dan BPRS memiliki fondasi keuangan yang kokoh.
“OJK senantiasa mendukung upaya masing-masing BPR-BPRS untuk dapat memenuhi ketentuan pemodalan. Dengan fondasi yang lebih kuat, diharapkan perbankan daerah dapat lebih maksimal dalam menggerakkan ekonomi di wilayahnya masing-masing,” tutup Dian.
Penguatan modal ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pembiayaan, baik bagi pelaku UMKM maupun masyarakat luas, yang pada akhirnya akan memperkuat kontribusi sektor perbankan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
