KabarDermayu.com – Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan langkah strategis untuk beralih dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG) untuk kebutuhan rumah tangga. Peralihan ini memicu pertanyaan di masyarakat, terutama mengenai apakah pengguna harus mengganti kompor gas yang ada di rumah.
Isu ini muncul seiring dengan pembahasan pemerintah mengenai konversi energi rumah tangga dari LPG 3 kilogram menuju CNG. Langkah ini dinilai sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG yang selama ini membebani anggaran negara.
Penggunaan CNG juga disebut lebih mengandalkan pasokan gas alam domestik yang melimpah di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mulai menyusun peta jalan pengembangan CNG untuk kebutuhan rumah tangga secara bertahap.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa kompor LPG yang digunakan saat ini tetap dapat digunakan untuk CNG. Hal ini berarti pengguna tidak perlu membeli perangkat baru.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyatakan bahwa kompor tidak perlu diganti. Prosesnya akan sangat sederhana, hanya perlu dihubungkan, dan gas CNG sudah bisa mengalir. “Tadinya pakai LPG, sekarang pakai CNG,” ujarnya di Jakarta beberapa waktu lalu.
Baca juga: Pancasila sebagai Panduan Hidup untuk Mewujudkan Cita-cita Bangsa
Laode Sulaeman menambahkan bahwa pemerintah saat ini juga sedang mengembangkan tabung khusus untuk menampung 3 kg CNG, yang dikenal sebagai tabung tipe 4. Dalam pengembangannya, perhatian khusus diberikan pada katup silinder (valve) yang berfungsi mengatur aliran gas dan sebagai sistem pengaman utama.
Hasil pengujian awal menunjukkan bahwa CNG dapat langsung digunakan pada kompor rumah tangga tanpa memerlukan modifikasi tambahan. Laode bahkan telah menyaksikan langsung penggunaan tabung tipe 1 yang valve-nya langsung dapat digunakan tanpa modifikasi di kompor. “Langsung plug and play, nyala kompor itu dengan CNG. Dan apinya lebih biru malah kalau saya perhatikan,” jelasnya.
Pemerintah menilai langkah ini penting agar masyarakat tidak dibebani biaya tambahan akibat penggantian kompor. Selain itu, kemudahan penggunaan diharapkan dapat mempercepat proses transisi dan penerimaan program oleh masyarakat luas.
Laode Sulaeman juga mengungkapkan bahwa pemerintah sebenarnya sudah memiliki peta jalan (roadmap) pengembangan CNG. Namun, detail kebijakan ini masih menunggu pengumuman resmi dari Menteri ESDM. “Roadmap CNG sudah ada, tetapi belum diumumkan oleh Pak Menteri (ESDM Bahlil Lahadalia). Intinya, ke depan, kami akan mereduksi LPG. Kita gantikan dengan CNG,” katanya.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa penggunaan CNG bukanlah hal baru di Indonesia. Teknologi ini sudah dimanfaatkan di berbagai sektor, termasuk hotel, restoran, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, penggunaan CNG selama ini masih terbatas pada tabung berukuran besar, dengan kapasitas di atas 10 kilogram hingga 20 kilogram. Pemerintah kini berfokus pada penyiapan tabung CNG berukuran kecil yang setara dengan LPG 3 kilogram untuk kebutuhan rumah tangga.
Bahlil menekankan bahwa pengembangan tabung CNG tidak bisa dilakukan sembarangan karena karakteristik tekanan gas CNG sangat berbeda dengan LPG. CNG memiliki tekanan sekitar 250 bar, sementara LPG hanya berkisar antara 5 hingga 10 bar.
Perbedaan tekanan ini mengharuskan penyesuaian desain tabung demi menjaga faktor keselamatan pengguna. Saat ini, pemerintah masih dalam tahap uji coba terhadap tabung CNG ukuran kecil, yang diperkirakan akan memakan waktu sekitar dua hingga tiga bulan.
Apabila hasil pengujian dinyatakan aman dan layak digunakan, pemerintah akan membuka peluang untuk melakukan konversi bertahap dari LPG ke CNG bagi rumah tangga. Selain dianggap lebih efisien, pemerintah juga melihat keuntungan dari sisi pasokan bahan baku.
Menurut Bahlil, seluruh sumber gas alam untuk CNG tersedia di dalam negeri dan jumlahnya melimpah. Pemerintah bahkan mengklaim telah menemukan cadangan gas baru di Kalimantan Timur yang berpotensi memenuhi kebutuhan energi domestik. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor LPG.
Meskipun demikian, pemerintah masih terus mengkaji skema subsidi untuk CNG rumah tangga. Opsi subsidi masih terbuka, namun mekanisme dan volume subsidi masih dalam pembahasan lebih lanjut oleh pemerintah.
