KabarDermayu.com – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya baru saja menerima kunjungan kerja dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta. Pertemuan yang berlangsung pada Minggu (19/7/2026) tersebut secara khusus membahas upaya strategis pemerintah dalam mencapai target ambisius, yakni renovasi 400 ribu unit rumah tidak layak huni pada tahun 2026.
Berdasarkan informasi yang dibagikan melalui akun resmi Instagram Sekretariat Kabinet, target renovasi pada tahun 2026 tersebut mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Sebagai perbandingan, target renovasi hunian pada tahun 2025 tercatat sebanyak 45.000 unit. Peningkatan target ini menjadi fokus utama dalam diskusi antara Seskab dan Menteri PKP.
Pertemuan tingkat tinggi ini menitikberatkan pada percepatan implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), atau yang lebih dikenal masyarakat luas sebagai program bedah rumah. Kebijakan ini merupakan salah satu pilar prioritas dalam visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta standar hunian masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air.
Selain meninjau progres pelaksanaan di lapangan, kedua pihak juga menekankan urgensi penguatan koordinasi lintas sektor. Sinergi yang solid antara kementerian, lembaga terkait, serta jajaran pemerintah daerah dipandang sebagai kunci utama keberhasilan program ini agar berjalan lebih efektif dan efisien.
Pentingnya Kolaborasi dan Verifikasi Data
Koordinasi yang lebih baik diharapkan mampu memastikan bahwa penyaluran bantuan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi penerima manfaat. Pemerintah berkomitmen bahwa melalui kolaborasi yang terpadu, penyediaan hunian yang layak dapat diakselerasi guna mendorong kualitas kesejahteraan masyarakat secara merata di berbagai daerah.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian juga telah memberikan instruksi tegas kepada pemerintah daerah untuk mendukung penuh percepatan Program BSPS demi mengejar target 400 ribu unit pada tahun 2026. Mendagri menyoroti pentingnya verifikasi data calon penerima bantuan yang harus dilakukan secara cermat.
Mendagri mengungkapkan bahwa meskipun data calon penerima sudah tersedia, sebagian di antaranya masih memerlukan validasi lebih mendalam karena belum memenuhi kriteria teknis. Bahkan, terdapat pula data baru yang diusulkan oleh pihak daerah yang harus segera diproses.
Beberapa poin penting yang ditekankan untuk mempercepat program ini meliputi:
- Pemerintah daerah diminta memberikan perhatian khusus dan langkah konkret dalam pelaksanaan bedah rumah.
- Setiap usulan calon penerima harus melalui proses verifikasi lapangan yang akurat sesuai dengan ketentuan Kementerian PKP.
- Pemerintah daerah diimbau untuk menjalin kerja sama yang lebih erat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di tingkat kabupaten/kota guna mendukung validitas pendataan.
Mendagri menegaskan pada Jumat (10/7/2026) bahwa seluruh jajaran di wilayah harus mengambil peran aktif dalam mendukung target nasional ini. Dengan adanya sinkronisasi antara pusat dan daerah, diharapkan kendala administratif maupun teknis di lapangan dapat segera teratasi sehingga target 400 ribu rumah tidak layak huni dapat tercapai tepat waktu pada tahun 2026.
