KabarDermayu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mempersiapkan perubahan signifikan pada sistem tarif layanan Transjabodetabek. Alih-alih tarif tunggal Rp3.500 yang selama ini berlaku, nantinya tarif akan disesuaikan berdasarkan jarak tempuh dan jenis layanan yang digunakan.
Perubahan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI untuk menciptakan sistem transportasi publik yang lebih berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan aspek keberlanjutan operasional dengan keterjangkauan bagi masyarakat.
Rencana penyesuaian tarif ini muncul seiring dengan terus berkembangnya jangkauan layanan Transjabodetabek. Layanan ini kini telah meluas ke wilayah penyangga Jakarta dan mencakup rute-rute dengan jarak tempuh yang cukup panjang. Salah satu contoh yang disorot adalah rute SH2 Blok M-Bandara Soekarno-Hatta yang mulai beroperasi pada 12 Maret 2026.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan bahwa tarif Rp3.500 tidak lagi relevan untuk rute-rute tertentu yang memiliki jarak tempuh jauh dan biaya operasional yang lebih tinggi.
“Waktu itu saya juga menyampaikan, enggak mungkin Blok M-Soekarno-Hatta itu Rp3.500 karena naik Damri, naik yang lain, itu sudah rata-rata di atas Rp100.000,” ujar Pramono Anung di Jakarta Selatan.
Menurut Pramono, Pemprov DKI saat ini sedang dalam tahap finalisasi besaran tarif baru. Keputusan resmi mengenai tarif baru ini akan diumumkan dalam waktu dekat.
“Maka dengan demikian, akan ada penyesuaian, angkanya akan segera diputuskan dalam waktu dekat ini,” ucap Pramono.
Meskipun tarif akan mengalami penyesuaian, Pemprov DKI menegaskan bahwa kebijakan ini tetap akan mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan subsidi transportasi dengan peningkatan kualitas layanan.
Sebelumnya, Pemprov DKI sempat mengkaji tarif untuk rute Blok M-Bandara Soekarno-Hatta antara Rp10.000 hingga Rp15.000. Namun, Pramono memutuskan untuk menunggu hasil evaluasi operasional selama tiga bulan sebelum menetapkan angka final.
Tidak hanya rute menuju Bandara Soekarno-Hatta, beberapa layanan Transjabodetabek lainnya juga berpotensi mengalami penyesuaian tarif. Pemerintah menilai skema tarif berbasis jarak lebih mencerminkan biaya operasional yang sebenarnya dibandingkan tarif flat yang berlaku saat ini.
“Untuk tarif Transjabodetabek Blok M-Soekarno Hatta, segera akan kami putuskan. Pada bulan-bulan ini kita akan memutuskan beberapa rute, bukan hanya Blok M ke Soekarno-Hatta, tetapi juga Transjabodetabek lainnya yang perlu penyesuaian,” jelas Pramono.
Alasan lain yang mendorong perubahan tarif adalah besarnya beban subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah. Menurut Pramono, penyesuaian tarif merupakan langkah yang perlu dilakukan agar layanan transportasi publik dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak wilayah.
Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa tarif baru tidak akan ditetapkan secara sembarangan. Kemampuan ekonomi masyarakat tetap menjadi pertimbangan utama dalam pembahasan yang sedang berlangsung.
Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menyatakan bahwa layanan Transjakarta, termasuk Transjabodetabek, memiliki fungsi pelayanan publik yang kuat. Oleh karena itu, aspek keterjangkauan harus tetap dijaga.
“Pemprov DKI Jakarta tetap berpegangan pada prinsip bahwa Transjakarta (termasuk Transjabodetabek) ada unsur Public Service Obligation (PSO) yang tentu salah satunya mengedepankan pertimbangan kemampuan ekonomi masyarakat,” kata Chico saat dihubungi di Jakarta, Minggu.
Chico mengungkapkan bahwa hingga saat ini pemerintah belum memutuskan berapa tarif yang akan dikenakan pada masing-masing rute Transjabodetabek. Pembahasan masih berlangsung di tingkat internal, dan belum ada rincian mengenai koridor mana saja yang akan mengalami perubahan tarif.
“Masih dalam proses pembahasan di internal,” ujar Chico.
Dengan adanya rencana ini, masyarakat pengguna Transjabodetabek diharapkan dapat bersiap menghadapi perubahan tarif yang kemungkinan tidak lagi seragam seperti yang berlaku saat ini.
