KabarDermayu.com – Nilai tukar Dolar Amerika Serikat (AS) yang terus menguat hingga menembus angka psikologis Rp17.600 pada Jumat, 15 Mei 2026, menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan anggota parlemen.
Menyikapi situasi ini, Anggota Komisi XI DPR RI, Erik Hermawan, mendesak pemerintah dan otoritas moneter untuk segera memperkuat bauran kebijakan. Tujuannya adalah untuk memitigasi dampak pelemahan rupiah terhadap stabilitas makroekonomi dan daya beli masyarakat.
Erik menyoroti bahwa pelemahan rupiah saat ini disebabkan oleh kombinasi faktor eksternal dan domestik. Eskalasi geopolitik global di Timur Tengah memicu arus keluar modal (capital outflow), sementara persepsi risiko fiskal ke depan turut membebani nilai tukar rupiah.
Ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku impor yang mencapai 70 persen, terutama di sektor kimia, tekstil, elektronik, dan farmasi, membuat depresiasi rupiah berdampak langsung pada peningkatan biaya produksi.
“Kita sedang menghadapi ancaman inflasi barang impor yang nyata. Ketika biaya modal dan bahan baku melonjak akibat melemahnya rupiah, produsen dihadapkan pada pilihan sulit, mengikis margin keuntungan atau membebankan biaya tersebut kepada konsumen melalui kenaikan harga. Di tingkat akar rumput, perajin komoditas pangan seperti tahu dan tempe sudah mulai kelabakan menyiasati harga kedelai domestik yang melambung jauh di atas harga internasional,” ujar Erik Hermawan dalam keterangan resminya, Minggu, 17 Mei 2026.
Sebagai anggota Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan, Erik mengapresiasi tujuh langkah taktis yang telah disiapkan oleh Bank Indonesia (BI). Langkah-langkah tersebut meliputi intervensi pasar valas dan pengetatan likuiditas dolar.
Baca juga: WNI Selamat dari Penyekapan dan Penganiayaan di Malaysia dengan Luka Patah Kaki dan Kepala
Namun, ia menekankan bahwa stabilitas nilai tukar tidak dapat hanya bergantung pada instrumen moneter. Sinergi fiskal yang agresif dari Kementerian Keuangan juga krusial untuk menjaga kesinambungan jangka pendek.
Erik mendorong pemerintah untuk segera mengaktifkan mekanisme Bond Stabilization Fund (BSF) secara akuntabel. Tujuannya adalah untuk meredam gejolak di pasar Surat Berharga Negara (SBN).
Selain itu, ia mendesak pemanfaatan pos anggaran darurat atau situasi tidak terduga. Anggaran ini dapat digunakan untuk merealisasikan subsidi ongkos logistik dan distribusi pangan, terutama pada komoditas pokok yang harga ecerannya mulai melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Di sisi lain, Erik juga menyoroti adanya anomali asimetri harga pada tata niaga komoditas impor seperti kedelai. Berdasarkan kajian ekonomi, terdapat jeda waktu dan distorsi pasar yang membuat harga domestik tetap tinggi meskipun harga komoditas global sedang turun.
Terkait hal ini, Erik meminta kementerian terkait bersama lembaga pengawas untuk meningkatkan penetrasi pengawasan terhadap rantai pasok impor. Tujuannya agar tidak terjadi praktik asimetri informasi yang merugikan pelaku usaha kecil dan UMKM.
“Respons kebijakan fiskal kita harus adaptif, cermat, dan terukur. Di tengah postur belanja APBN 2026 yang diakomodasikan untuk berbagai kementerian/lembaga strategis seperti Kementerian Pertahanan, Polri, hingga Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah wajib menjaga ruang fiskal (fiscal space) yang sehat. Hal ini penting agar APBN tetap mampu berfungsi efektif sebagai peredam kejut (shock absorber) demi mencegah terjadinya rasionalisasi tenaga kerja atau pelemahan daya beli masyarakat akibat depresiasi yang berkepanjangan,” pungkas Erik.
