KabarDermayu.com – Sebuah kontroversi mencuat terkait film dokumenter “Pesta Babi”. Seorang wanita adat dari Papua Selatan, Yasinta Moiwen, menyatakan kekecewaannya karena wajah dan suaranya ditampilkan dalam film tersebut tanpa persetujuan yang jelas.
Pengakuan Yasinta ini dengan cepat menyebar di media sosial, memicu perdebatan mengenai etika dalam pembuatan film dokumenter yang mengangkat isu-isu masyarakat adat.
Yasinta Moiwen, seorang warga berusia 61 tahun dari Distrik Ilwayab, Kampung Wogekel, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, mengungkapkan rasa kecewanya setelah mengetahui dirinya muncul dalam film “Pesta Babi” yang telah diputar di Jayapura.
Kekecewaan ini ia sampaikan melalui sebuah video wawancara singkat yang menjadi viral di platform X. Dalam video tersebut, Yasinta mengaku tidak mengetahui sama sekali bahwa rekaman dirinya akan digunakan untuk proyek dokumenter tersebut.
“Itu tanpa izin dari saya, tanpa pengetahuan dari saya. Saya kaget waktu di Jayapura mereka putar, nama saya ditampilkan di depan,” ujar Yasinta, seperti dikutip dari akun X @neVerAl0nely__, pada Senin, 25 Mei 2026.
Baca juga: Borneo FC Cetak Sejarah, Fabio Lefundes Bangga Meski Gagal Juara
Pernyataan ini segera menarik perhatian publik, terutama terkait isu hak privasi dan persetujuan individu dalam proses produksi film dokumenter. Banyak pengguna media sosial mempertanyakan apakah para pembuat film telah mengikuti prosedur etis sebelum menampilkan identitas masyarakat adat dalam karya mereka.
Lebih lanjut, Yasinta juga mempertanyakan perlakuan yang ia rasakan selama berinteraksi dengan pihak pendamping maupun pembuat film.
“Apa saya ini boneka atau ukiran Asmat yang ditampilkan tanpa pengetahuan saya, tanpa izin dari saya? Jadi saya kecewa di situ sudah, sampai sekarang ini,” lanjutnya dengan nada kecewa.
Film “Pesta Babi” sendiri dikenal sebagai sebuah dokumenter investigatif yang mencoba menyoroti dampak sosial dan lingkungan dari proyek food estate serta pembukaan lahan berskala besar di Papua Selatan. Judul film ini diambil dari tradisi adat bakar batu atau pesta babi, yang secara tradisional menjadi simbol persatuan, ketahanan pangan lokal, dan identitas budaya masyarakat Papua.
Namun, di balik isu besar yang diangkat dalam film tersebut, Yasinta dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak pernah merasa diwawancarai secara resmi untuk kebutuhan dokumenter itu.
“Saya tidak diwawancarai, mereka yang buat. Saya tidak buat itu wawancara untuk Pesta Babi. Saya tidak tahu, saya sumpah demi Tuhan saya tidak tahu mereka buat itu film Pesta Babi,” tegasnya.
Selain persoalan penggunaan identitas tanpa izin, Yasinta juga mengungkapkan kekecewaannya karena merasa hanya dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Ia mengaku beberapa kali diajak bepergian ke berbagai kota di luar Papua, namun tidak pernah mendapatkan bantuan nyata untuk kehidupan pribadinya.
“Saya pulang balik ke Jakarta berapa kali, enam kali tahun lalu. Ke Bogor, ke Makassar tiga kali, Jayapura dua kali. Tapi apa yang saya dapat? Cuma dapatnya capek. Tidak pernah dapat bantuan. Saya sudah sampaikan saya punya rumah tidak layak. Baru saja berapa Minggu yang lalu saya minta beli HP saja sampai hari ini (tidak dikasih),” keluh Yasinta.
Pengakuan Yasinta ini sontak memicu perdebatan sengit di jagat maya. Sebagian publik menyayangkan dugaan eksploitasi terhadap masyarakat adat demi kepentingan narasi dokumenter. Mereka berpendapat bahwa pembuat film seharusnya mengedepankan transparansi dan mendapatkan persetujuan dari setiap individu yang direkam.
Di sisi lain, ada pula pihak yang meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Pendukung film tersebut berargumen bahwa persoalan ini perlu dilihat secara lebih hati-hati, mengingat isu food estate di Papua Selatan selama ini kerap dikaitkan dengan tekanan politik dan konflik kepentingan yang sangat sensitif.
Kontroversi ini kembali membuka diskusi yang lebih luas mengenai batas-batas etika dalam produksi film dokumenter, terutama ketika melibatkan masyarakat adat dan isu-isu sosial yang kompleks.
