KabarDermayu.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyampaikan keprihatinan mendalam mengenai kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia yang dinilainya sangat mengkhawatirkan.
Pernyataan ini disampaikan Hasto Kristiyanto saat menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81 yang diselenggarakan oleh DPP PDIP di Halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin, 1 Juni 2026.
Upacara tersebut dihadiri oleh berbagai elemen partai, termasuk anggota DPRD Fraksi PDIP dari berbagai daerah, pengurus DPC dan PAC se-DKI Jakarta, serta anggota Satgas PDIP. Seluruh peserta tampak mengenakan seragam merah dengan barisan yang tertata rapi.
Dalam amanatnya, Hasto Kristiyanto menyampaikan salam dari Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri. Ia menekankan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar sebuah seremoni belaka, melainkan momen untuk merefleksikan kondisi bangsa, termasuk di bidang ekonomi dan fiskal.
Hasto melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan APBN yang dinilainya menunjukkan praktik “gali lubang tutup lubang”. Hal ini terlihat dari defisit transaksi berjalan pada kuartal pertama tahun 2026 dan keseimbangan primer yang negatif dalam APBN.
“Defisit transaksi berjalan pada kuartal pertama tahun 2026 dan keseimbangan primer yang negatif dalam APBN kita sangatlah mengkhawatirkan. Utang harus dibayar dengan utang, gali lubang tutup lubang,” tegas Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menyoroti pelemahan nilai tukar Rupiah sebagai indikator adanya masalah yang lebih dalam dan struktural dalam perekonomian Indonesia. Ia juga mengaitkan hal ini dengan persoalan kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi negara.
“Terlebih dengan pelemahan rupiah akhir-akhir ini yang menggambarkan adanya persoalan yang bersifat struktural dan ada persoalan terkait dengan kepercayaan,” ujarnya.
Menurut Hasto, usulan rekonsolidasi fiskal yang digaungkan oleh PDIP dengan tema “Fiscal Resilience” atau Ketahanan Fiskal, tampaknya masih diwarnai oleh berbagai bentuk belanja negara yang bersifat populis. Belanja tersebut diduga dilakukan dengan harapan mendapatkan keuntungan elektoral.
Kritik ini diperkuat dengan gambaran dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Hasto menyoroti berbagai persoalan seperti kenaikan harga kebutuhan pangan, tingginya angka kemiskinan, kesulitan mencari lapangan pekerjaan, serta maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan.
Hasto tidak hanya mengkritik dari perspektif makroekonomi, tetapi juga menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang tidak berpihak pada rakyat kecil merupakan tindakan yang bertentangan dengan spirit Pancasila sebagai ideologi pembebasan.
“Rekonsolidasi fiskal yang kami usulkan bukan sekadar teknis, tapi soal keberpihakan pada rakyat, bukan pada ambisi kekuasaan,” katanya.
Baca juga: Marc Marquez Absen Catalunya, Terancam Gagal Mugello
Acara peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut ditutup dengan penampilan Marching Band Red Bull PDIP, yang merupakan binaan dari Ketua DPP bidang Kebudayaan PDIP, Rano Karno.
