KabarDermayu.com – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Mufti Anam, mendesak pemerintah untuk memberikan penjelasan yang transparan kepada publik mengenai target dan Indikator Kinerja Utama (KPI) dari PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Menurut Mufti, kejelasan mengenai arah dan tolok ukur keberhasilan DSI sangat penting untuk dipaparkan sebelum pemerintah mewajibkan seluruh aktivitas ekspor untuk melalui lembaga tersebut.
“Sebelum bicara kewajiban semua ekspor melalui DSI, jelaskan dulu dong ke masyarakat target dan ukuran keberhasilannya DSI seperti apa,” ujar Mufti saat dikonfirmasi pada Senin, 1 Juni 2026.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) ini menekankan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara rinci tujuan utama pembentukan DSI. Hal ini termasuk besaran potensi kebocoran devisa yang diharapkan dapat ditekan oleh pemerintah melalui kebijakan ini.
Pertanyakan Potensi Kebocoran Devisa
Mufti Anam secara khusus mempertanyakan sejauh mana praktik under invoicing dalam ekspor berdampak pada penerimaan negara. Ia berpendapat bahwa pemerintah perlu menyajikan data yang konkret agar publik dapat memahami urgensi dari kebijakan yang akan dijalankan.
“Berapa sebenarnya nilai under invoicing ekspor yang selama ini terjadi? Berapa potensi kebocoran devisa yang ingin ditutup?” tanya Mufti.
Baca juga: Indonesia Open 2026: 248 Pebulu Tangkis Rebut Rp25 Miliar
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah untuk menjelaskan target tambahan penerimaan negara yang ingin dicapai melalui DSI, serta menetapkan batas waktu pencapaiannya.
“Berapa tambahan penerimaan negara yang ditargetkan? Dalam berapa tahun target itu harus tercapai? KPI-nya harus jelas dan terukur baru kemudian DSI dijalankan,” tambahnya.
Mufti menekankan bahwa transparansi target sangat krusial agar pelaksanaan kebijakan dapat dievaluasi secara objektif. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah timbulnya polemik di kalangan masyarakat maupun pelaku usaha.
Ingatkan Risiko Kekuasaan Berlebihan
Selain meminta kejelasan mengenai target dan indikator keberhasilan, Mufti juga mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam memberikan kewenangan yang besar kepada DSI.
Ia menilai bahwa lembaga tersebut berpotensi menjadi kekuatan dominan baru dalam rantai ekspor nasional, apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang ketat.
“Kami juga mengingatkan bahwa pemerintah harus berhati-hati agar DSI tidak berkembang menjadi super power baru dalam rantai ekspor kita,” jelas Mufti.
Menurutnya, pemberian kewenangan yang terlalu besar tanpa mekanisme kontrol yang kuat dapat berisiko menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan di masa mendatang.
Karena itu, ia meminta pemerintah untuk memastikan bahwa tata kelola DSI dibangun di atas prinsip transparansi dan akuntabilitas sejak awal pembentukannya.
Minta Audit dan Pengawasan Publik Diperkuat
Mufti menegaskan bahwa pengawasan independen merupakan aspek penting apabila DSI nantinya memegang peran strategis dalam pengelolaan ekspor nasional.
Ia meminta agar audit independen serta keterlibatan publik dalam proses pengawasan diperkuat sejak hari pertama operasional lembaga tersebut dimulai.
“Karena itu transparansi, akuntabilitas, audit independen, dan pengawasan publik harus diperkuat sejak hari pertama,” ujar Mufti.
Pernyataan Mufti ini muncul di tengah perhatian publik yang meningkat terhadap rencana pemerintah untuk memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor melalui DSI. DPR pun kembali menekankan agar seluruh kebijakan yang berkaitan dengan lembaga tersebut dilakukan secara terbuka, sehingga dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat dan para pelaku usaha.
