KabarDermayu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, secara resmi mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp34,33 triliun untuk tahun anggaran 2026.
Anggaran tambahan ini diajukan guna memastikan penyelesaian berbagai program prioritas yang dijalankan melalui Instruksi Presiden (Inpres) berjalan lancar.
Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI yang berlangsung di Jakarta pada Selasa, 2 Juni 2026, Dody Hanggodo merinci alokasi kebutuhan anggaran tersebut. Kebutuhan ini terbagi menjadi dua bagian utama.
Pertama, adalah kelanjutan kontrak tahun jamak atau multiyears contract yang diproyeksikan membutuhkan dana sebesar Rp3,35 triliun.
Kedua, adalah usulan program-program baru yang dianggap krusial dan memerlukan anggaran sebesar Rp30,98 triliun.
“Mohon izin, Insya Allah tahun 2026 anggaran untuk Inpres jalan daerah maupun Inpres irigasi daerah Insya Allah sudah akan dianggarkan,” ujar Dody dalam forum tersebut.
Ia menambahkan bahwa arahan dari Komisi V DPR RI mengenai hal ini telah didiskusikan secara mendalam dengan Presiden RI dan mendapat persetujuan untuk dianggarkan.
Baca juga: Mantan Istri Diduga Dalang Pembunuhan Pengusaha Korea di Bekasi, Beri Uang Eksekutor
Alokasi dana terbesar dari tambahan anggaran ini diprioritaskan untuk program irigasi daerah. Sektor ini diperkirakan akan menyerap dana sebesar Rp14,65 triliun.
Selain itu, terdapat pula kebutuhan anggaran untuk revitalisasi madrasah, yang diproyeksikan memerlukan dana sebesar Rp380 miliar.
Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 3 juga menjadi prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,95 triliun.
Selanjutnya, pembangunan jalan daerah yang direncanakan untuk periode 2026-2027 akan membutuhkan dana sebesar Rp12 triliun.
“Usulan ini telah kami sampaikan kepada Menteri Keuangan pada 22 Mei 2026 dan akan diusulkan melalui anggaran belanja tambahan tahun anggaran 2026,” jelas Dody.
Kementerian PU dalam upayanya mendukung agenda Asta Cita, mengusung visi pembangunan PU 608. Visi ini menekankan pentingnya sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra), Agus Harimurti Yudhoyono, menyoroti kompleksitas tantangan pembangunan infrastruktur saat ini.
Menurut AHY, tantangan tersebut semakin melampaui batas-batas wilayah administratif yang ada.
Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak dapat lagi dilakukan secara sektoral maupun parsial.
Hal ini disebabkan oleh saling keterkaitannya berbagai persoalan yang dihadapi.
Permasalahan tersebut mencakup konektivitas jalan antar kabupaten dan kota, kelancaran distribusi pangan, pengelolaan sumber daya air yang melintasi berbagai daerah, hingga isu urbanisasi dan ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Oleh karena itu, Agus Harimurti Yudhoyono menekankan perlunya pendekatan yang terintegrasi.
Pendekatan ini diharapkan mampu menjadikan pembangunan infrastruktur lebih efektif dan berkelanjutan dalam menjawab tantangan nasional.
