KabarDermayu.com – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menyampaikan pandangannya bahwa dunia saat ini tengah mengalami pergeseran dari era globalisasi menuju deglobalisasi.
Ia mengidentifikasi salah satu tanda pergeseran ini adalah meningkatnya peran negara dalam mengatur aktivitas ekonomi, sebuah fenomena yang dikenal sebagai ‘state capitalism’.
JK menyatakan bahwa perubahan ini terjadi di tengah perlambatan ekonomi global. Perlambatan ini dipicu oleh berbagai konflik geopolitik, termasuk perang antara Rusia dan Ukraina, serta ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan.
“Kebetulan sekarang kita lagi sakit. Saya bicara sekarang pada saat kita sakit. Sakitnya bukan di Indonesia saja, hampir di seluruh dunia sakit, masalah keuangan ini,” ujar JK saat menyampaikan pidatonya pada The 2026 Asia Grassroots Forum by Amartha di Jakarta, seperti dikutip pada Jumat, 5 Juni 2026.
Menurutnya, perubahan dalam cara dunia mengelola ekonomi merupakan siklus yang berulang setiap beberapa dekade. Dulu, dunia bergerak dalam arus globalisasi yang mendorong perdagangan dan investasi lintas negara secara lebih terbuka.
Namun kini, banyak negara justru cenderung memperkuat kebijakan proteksionisme dan meningkatkan intervensi pemerintah dalam perekonomian. “Kalau sebelumnya kita sangat kenal globalisasi, sekarang orang bergerak ke deglobalisasi,” tuturnya.
JK menjelaskan bahwa tren ini terlihat dari semakin besarnya campur tangan pemerintah dalam perdagangan dan pengelolaan industri yang dianggap strategis. Ia mencontohkan Amerika Serikat, yang selama ini dikenal sebagai pendukung utama pasar bebas, kini menerapkan tarif impor yang tinggi untuk berbagai produk demi melindungi industri domestiknya.
Di Indonesia sendiri, JK melanjutkan, peran negara juga semakin menguat dalam pengelolaan komoditas strategis. Hal ini terlihat melalui pengaturan ekspor satu pintu untuk komoditas seperti batu bara, minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), dan ferroalloy.
Dalam menghadapi perubahan ini, JK menekankan pentingnya keseimbangan peran antara pemerintah dan sektor swasta dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan regulasi, infrastruktur, dan melakukan pengawasan.
Sementara itu, dunia usaha berperan penting dalam menciptakan investasi dan lapangan kerja bagi masyarakat. JK juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kemampuan masyarakat untuk memperoleh pendapatan.
Ia berpendapat bahwa ketika masyarakat memiliki pendapatan yang memadai, konsumsi akan meningkat, yang pada akhirnya akan mendorong aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
JK menambahkan bahwa penguatan sektor usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), juga merupakan langkah krusial untuk menjaga pergerakan ekonomi di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian.
