KabarDermayu.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memimpin rapat koordinasi (Rakor) yang sangat penting pada Kamis (4/6/2026). Rakor ini difokuskan pada dua isu krusial yang akan dihadapi masyarakat Jawa Barat dalam waktu dekat: penanganan sampah dan mitigasi dampak kemarau panjang.
Acara ini diselenggarakan di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes AD) dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan utama. Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, turut hadir untuk memberikan informasi terkini dan pandangan ahli.
Peserta yang hadir secara langsung meliputi para bupati dan wali kota dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Selain itu, para Komandan Distrik Militer (Dandim) di seluruh wilayah Jawa Barat juga mengikuti jalannya rakor melalui konferensi video, menunjukkan jangkauan dan pentingnya koordinasi ini.
Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menjelaskan bahwa rakor ini membahas dua agenda utama yang membutuhkan perhatian serius dan tindakan cepat. Kedua isu ini diprediksi akan memberikan tantangan signifikan bagi Jawa Barat.
Agenda pertama adalah ancaman penumpukan sampah yang semakin mendesak. Kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti diprediksi hanya akan mampu menampung sampah selama enam bulan ke depan. Situasi ini mengindikasikan perlunya solusi segera untuk pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Agenda kedua adalah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi akan berlangsung cukup panjang. Fenomena El Nino yang diperkirakan ekstrem, bahkan dijuluki “El Nino Godzilla”, akan memberikan dampak signifikan, menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu wilayah yang rentan.
KDM menekankan pentingnya persiapan dini. “Kita harus mengantisipasi dampak kemarau panjang ini, termasuk kekeringan dan potensi kebakaran. Menurut informasi dari BMKG, puncak kemarau di Jawa Barat diperkirakan terjadi pada bulan Agustus dan September. Saya meminta masukan dan informasi dari para bupati dan wali kota untuk memetakan penanganan masalah ini,” ujar KDM.
Gubernur menegaskan bahwa langkah-langkah antisipasi harus segera diambil, tanpa menunggu bencana benar-benar terjadi. Oleh karena itu, ia mengajak TNI dan seluruh elemen masyarakat yang peduli untuk bersama-sama menghadapi tantangan kemarau panjang dan permasalahan sampah.
Salah satu langkah konkret yang harus segera dilakukan adalah mendata wilayah-wilayah yang secara rutin mengalami kesulitan pasokan air saat musim kemarau. Pendataan ini penting untuk memastikan kebutuhan air harian masyarakat serta sektor pertanian tetap terpenuhi.
“Siapkan mobilisasi air dari sumber air menggunakan mobil tangki. Ini memerlukan dukungan dan kerja sama dengan TNI serta para pengusaha air kemasan. Perlu juga percepatan pembangunan jaringan air bersih dan penyiapan tandon penampung air di setiap desa yang rawan kekeringan. Semua ini harus segera dimulai agar tidak terjadi perebutan air,” tambah KDM.
Terkait penanganan sampah, Gubernur menyambut baik rencana TNI untuk membangun fasilitas pengolahan sampah berbasis “waste to fuel”. Melalui metode pirolisis, sampah plastik akan diolah menjadi bahan bakar minyak (BBM), sebuah solusi inovatif untuk mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan sumber energi alternatif.
“Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat terancam tidak dapat membuang sampah ke Sarimukti yang akan penuh dalam enam bulan ke depan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya pengurangan pembuangan sampah dan penanganan sampah yang sudah menumpuk di TPA. Salah satunya adalah melalui teknologi yang dikembangkan oleh TNI,” ujar Gubernur.
Upaya serupa juga perlu diterapkan di wilayah Cirebon Raya, Bogor Raya, dan Tasikmalaya. Untuk jangka pendek, fokus akan diberikan pada sosialisasi pengurangan sampah mulai dari tingkat rumah tangga. Sementara untuk jangka panjang, pemanfaatan teknologi seperti “waste to energy” dan “waste to fuel” akan menjadi prioritas.
“Provinsi akan fokus pada tiga hal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan, yaitu perbaikan jalan desa, penerangan jalan umum (PJU) desa, serta penyediaan air bersih dan pengelolaan sampah,” tuturnya.
Kasad Jenderal Maruli menyatakan kekagumannya terhadap langkah cepat KDM dalam mengidentifikasi potensi masalah besar akibat persoalan sampah dan kemarau panjang. Ia mengakui keseriusan Gubernur Jawa Barat dalam upaya mitigasi kedua isu tersebut.
“Gubernur yang paling serius dalam melakukan mitigasi masalah sampah dan ancaman kemarau. Kami melaporkan bahwa TNI telah membangun setidaknya 500 titik distribusi air bersih, meskipun datanya belum terkelola dengan baik. Kami akan segera melakukan pendataan untuk antisipasi kemarau, khususnya di Jawa Barat,” ujar Jenderal Maruli.
Keterlibatan TNI dalam penanganan sampah terlihat nyata melalui pembangunan fasilitas “waste to fuel” di beberapa lokasi strategis di Jawa Barat. Fasilitas tersebut dibangun di TPA Bantar Gebang dan TPA Sumur Batu di Bekasi, TPA Galuga di Bogor, serta TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Menurut Jenderal Maruli, fasilitas “waste to fuel” di Sarimukti siap mengolah sampah sebanyak 10 juta ton. Jumlah ini setara dengan hampir separuh dari kapasitas TPA saat ini yang mencapai 25 juta ton. Pengolahan sampah dengan insinerator bersuhu di atas 800 derajat Celsius juga telah beroperasi di Ciwastra, Kota Bandung, sejak Mei lalu, dengan kapasitas pembakaran 800 ton per hari.
“Baik di Bogor, Tasik, Bandung, maupun Karawang, kami siap membangun fasilitas ‘waste to fuel’. Yang dibutuhkan hanyalah kesiapan lahan, karena pembangunannya memerlukan waktu sekitar satu tahun,” tuturnya.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, membenarkan prediksi mengenai kemarau panjang yang akan melanda Jawa Barat. Ia bahkan menyatakan bahwa musim kemarau sudah mulai terasa di wilayah pesisir pantai utara Jawa Barat.
“Tahun ini kemarau datang lebih cepat, lebih panjang, dan lebih kering akibat fenomena El Nino. Pada bulan Juni ini, dampaknya sudah terasa di Pantura. Mulai bulan Juli hingga Oktober, kemarau akan merata di seluruh Jawa Barat, dengan puncaknya diperkirakan terjadi pada bulan Agustus dan September,” jelasnya.
Menurut Kepala BMKG, secara umum musim kemarau di Jawa Barat diperkirakan akan berlangsung selama tiga hingga tujuh bulan. Oleh karena itu, diperlukan persiapan matang untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana kekeringan. (LAN)
