KabarDermayu.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Budi Awaludin, mengumumkan persiapan terkait penyesuaian tarif layanan Transjabodetabek.
Dishub DKI Jakarta telah merancang berbagai strategi untuk tetap menarik minat masyarakat, terutama warga dari daerah penyangga, agar beralih menggunakan transportasi umum.
Salah satu upaya utama adalah melakukan sosialisasi yang komprehensif mengenai urgensi penyesuaian tarif kepada masyarakat, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Selain itu, skema tarif integrasi akan diperluas untuk memberikan pilihan yang lebih menarik bagi pengguna transportasi publik.
“Seperti tarif maksimum Rp10.000 dalam 3 jam yang diakses melalui aplikasi JakLingko agar mencakup seluruh rute Transjabodetabek,” ujar Budi, mengutip dari Antara, pada Sabtu, 6 Juni 2026.
Tarif integrasi sebesar Rp10.000 ini merupakan batas atas biaya yang dikenakan ketika pengguna memanfaatkan lebih dari satu moda transportasi umum dalam satu perjalanan berkelanjutan.
Contohnya adalah kombinasi penggunaan Transjakarta, MRT, dan LRT dalam satu rute perjalanan.
Namun, Budi menjelaskan bahwa skema tarif terintegrasi ini hanya dapat diakses oleh pengguna melalui Aplikasi JakLingko.
Lebih lanjut, Dishub DKI juga berfokus pada peningkatan kualitas layanan Transjabodetabek.
Peningkatan ini mencakup kepastian jadwal keberangkatan yang akurat untuk meminimalkan waktu tempuh perjalanan penumpang.
Perbaikan fasilitas pendukung di titik-titik transit juga menjadi perhatian penting, terutama untuk kemudahan akses lanjutan atau yang dikenal sebagai first and last mile.
“Termasuk integrasi fisik yang aman dengan halte atau stasiun serta menyediakan rute pengumpan agar penumpang mudah mencapai titik akhir tujuan,” jelas Budi.
Di sisi lain, Budi mengungkapkan bahwa total subsidi untuk Transjabodetabek pada tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp 401.087.058.387.
Rata-rata subsidi per pelanggan dalam periode tersebut adalah sebesar Rp12.258.
Meskipun demikian, Budi menilai bahwa tidak ada kendala besar yang signifikan dalam pengembangan Transjabodetabek.
“Namun, masih diperlukan koordinasi lebih lanjut dalam hal penyediaan sarana prasarana dan operasional, seperti pembangunan halte hingga terkait subsidi,” pungkasnya.
