KabarDermayu.com – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, telah menggariskan delapan program prioritas nasional yang akan menjadi fokus kebijakan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2027.
Fokus kebijakan fiskal APBN 2027 diarahkan untuk menopang delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) beserta satu kelompok pendukung (enabler). Keseluruhan prioritas ini mencakup 60 program kerja yang telah ditetapkan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta pada Selasa, 9 Juni 2026. Kebijakan fiskal yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut.
Kedelapan klaster program prioritas nasional tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan sektor kesehatan.
Selain itu, program prioritas juga mencakup hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur, perumahan, dan peningkatan ketahanan bencana.
Dua klaster terakhir adalah penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta upaya penurunan angka kemiskinan di seluruh Indonesia.
Sementara itu, kelompok pendukung yang juga menjadi perhatian kebijakan fiskal mencakup penguatan bidang pertahanan dan keamanan negara, penegakan hukum yang berkeadilan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Kelompok pendukung ini juga mencakup percepatan transformasi digitalisasi di berbagai sektor dan penguatan diplomasi ekonomi untuk meningkatkan posisi Indonesia di kancah internasional.
Untuk mendukung agenda prioritas ini, pemerintah bertekad mengoptimalkan pendapatan negara. Reformasi perpajakan yang komprehensif, termasuk digitalisasi sistem, menjadi salah satu strategi utama.
Selain itu, pemerintah juga akan berupaya memperluas basis penerimaan negara dan memperkuat tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP) agar lebih optimal dan akuntabel.
Dari sisi belanja negara, fokusnya adalah meningkatkan kualitas agar lebih efisien, produktif, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan kualitas belanja ini juga mencakup penguatan program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pemerintah juga berkomitmen untuk mengelola pembiayaan secara bijak dan inovatif demi menjaga ketahanan fiskal negara dalam jangka panjang.
Berbagai skema pembiayaan yang inovatif akan terus dikembangkan. Sinergi dengan berbagai lembaga seperti Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Special Mission Vehicles (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), dan Sovereign Wealth Fund diharapkan dapat mendukung penuh transformasi ekonomi nasional.
Oleh karena itu, postur fiskal APBN 2027 dirancang secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Secara rinci, target postur fiskal APBN 2027 adalah sebagai berikut:
- Defisit APBN diproyeksikan berada dalam rentang 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
- Pendapatan negara ditargetkan sebesar 11,82 persen hingga 12,40 persen dari PDB.
- Belanja negara diarahkan sebesar 13,62 persen hingga 14,80 persen dari PDB.
