KabarDermayu.com – Pemerintah China telah mengumumkan keputusan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro Jr., beserta keluarganya. Sanksi ini berupa larangan masuk ke wilayah China.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan bahwa Teodoro Jr. termasuk salah satu individu yang paling vokal dalam memusuhi China di Filipina. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers di Beijing pada Sabtu, 13 Juni 2026.
Larangan masuk ini tidak hanya berlaku untuk wilayah daratan China, tetapi juga mencakup Hong Kong dan Makau. Selain itu, China juga melarang organisasi maupun individu di negaranya untuk melakukan transaksi, kerja sama, atau aktivitas lain yang melibatkan Teodoro Jr., istri, maupun anaknya.
Berdasarkan pengumuman resmi Kementerian Luar Negeri China pada Kamis, 11 Juni 2026, alasan utama pemberlakuan sanksi ini adalah karena Gilberto Teodoro Jr. berulang kali mengeluarkan pernyataan yang dianggap tidak bertanggung jawab terhadap China. Tindakan ini dinilai telah merusak kepentingan sah China dan menyabotase hubungan bilateral antara kedua negara.
Lin Jian menekankan bahwa perilaku sembrono dari Menteri Pertahanan Filipina tersebut akan berbalik merugikan Filipina dan rakyatnya sendiri. Ia menambahkan bahwa jika individu seperti Teodoro Jr. terus-menerus merusak upaya penstabilan hubungan, maka kepentingan fundamental Filipina dan rakyatnya akan terancam.
Menurut Lin Jian, Teodoro Jr. kerap memutarbalikkan fakta dan menjelek-jelekkan China. Retorika dan tindakannya dianggap tidak mencerminkan pembelaan terhadap bangsanya, melainkan murni sebuah sandiwara politik demi keuntungan pribadi.
Lin Jian juga menyoroti bahwa provokasi yang tidak bertanggung jawab dari segelintir individu seperti Teodoro Jr. inilah yang telah memperburuk perselisihan antara China dan Filipina. Hal ini pada akhirnya akan membahayakan kepentingan Filipina dan seluruh rakyatnya.
Menanggapi sanksi tersebut, Departemen Luar Negeri Filipina menyatakan bahwa meskipun menjatuhkan sanksi adalah hak China, tindakan ini dipandang sebagai “tindakan tidak ramah yang semakin memperumit hubungan bilateral.”
Pemerintah Filipina berpendapat bahwa langkah-langkah sanksi semacam ini tidak berkontribusi pada pembangunan kepercayaan timbal balik, pengelolaan perbedaan secara bertanggung jawab, maupun penciptaan kondisi yang diperlukan untuk keterlibatan konstruktif antara kedua negara.
Gilberto Teodoro Jr. diangkat sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pada Juni 2023. Ia dikenal sebagai salah satu kritikus paling vokal terhadap tindakan China di Laut China Selatan yang disengketakan, serta terkait isu Taiwan.
Menanggapi sanksi dari China, Teodoro Jr. menyatakan akan tetap menjalankan tugasnya. Ia juga mengatakan bahwa sanksi tersebut menggarisbawahi apa yang dilakukan China terhadap mereka yang berani berbicara jujur melawan apa yang ia sebut sebagai tipu daya Beijing.
Tahun sebelumnya, Teodoro Jr. pernah menyebut klaim China di Laut China Selatan sebagai “fiksi dan kebohongan terbesar.” Ia secara spesifik menunjuk Presiden China Xi Jinping dan para pendukungnya di dalam Partai Komunis China atas kebijakan yang dianggap agresif dan ilegal oleh Beijing.
Di bawah kepemimpinannya, Filipina telah memperdalam keterlibatan pertahanan dan keamanannya dengan Amerika Serikat, sekutu perjanjian lama Filipina. Ini termasuk perluasan latihan tempur tahunan dengan pasukan AS, yang kini mencakup patroli angkatan laut bersama dan latihan di Laut China Selatan.
Lebih lanjut, Teodoro Jr. juga memimpin upaya untuk menjalin perjanjian pasukan tambahan dengan negara-negara sahabat seperti Jepang, Prancis, Kanada, dan Selandia Baru. Ia meyakini bahwa kerja sama ini akan membantu meningkatkan pencegahan terhadap sikap agresif China di kawasan.
