KabarDermayu.com – Sejumlah organisasi mahasiswa dengan tegas membantah keterlibatan mereka dalam konferensi pers yang digelar oleh kelompok yang mengatasnamakan “BEM Fakultas Bersatu”. Konferensi pers tersebut diselenggarakan di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur, pada Selasa, 16 Juni 2026.
Hingga Rabu, 17 Juni 2026, tiga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang diduga terhubung dengan aliansi tersebut secara kompak menyatakan penolakan. Ketiga organisasi mahasiswa tersebut adalah BEM Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika (FTI UBSI), BEM Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta (FPsi UNJ), dan BEM KM Institut STIAMI.
Sebelumnya, aliansi mahasiswa yang memperkenalkan diri sebagai BEM Fakultas Bersatu telah mengadakan konferensi pers. Agenda mereka adalah menanggapi gelombang aksi mahasiswa yang terjadi belakangan ini. Dalam kesempatan tersebut, mereka menyatakan penolakan terhadap gerakan mahasiswa yang dinilai telah ditunggangi oleh kepentingan politik. Mereka juga melontarkan pertanyaan mengenai isu-isu yang diangkat dalam aksi demonstrasi tersebut.
BEM Fakultas Bersatu juga secara spesifik menyinggung mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto. Mereka menduga adanya kaitan dengan jaringan politik tertentu, berdasarkan kendaraan yang digunakan oleh Tiyo saat mengikuti aksi di kawasan Gejayan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Sabtu, 13 Juni 2026.
Klarifikasi BEM FTI UBSI
Melalui akun Instagram resminya, BEM FTI UBSI memberikan klarifikasi tegas. Mereka menyatakan bahwa BEM FTI UBSI tidak pernah mengikuti kegiatan konferensi pers yang diselenggarakan oleh kelompok tersebut.
“Sehubungan dengan pemberitaan yang mencantumkan nama BEM FTI UBSI dalam konferensi pers terkait dugaan keterkaitan Letjen (Purn) Setyo Sularso dan Tiyo Ardianto, kami menyampaikan bahwa BEM FTI UBSI tidak pernah menghadiri maupun mengirimkan perwakilan pada konferensi pers tersebut,” demikian bunyi pernyataan BEM FTI UBSI, yang dikutip pada Rabu, 17 Juni 2026.
Mereka juga menegaskan bahwa organisasi tidak pernah memberikan mandat kepada pihak mana pun untuk berbicara atas nama BEM FTI UBSI.
“BEM FTI UBSI tidak pernah memberikan mandat kepada pihak mana pun untuk mewakili organisasi dalam kegiatan tersebut,” tegas mereka.
Lebih lanjut, BEM FTI UBSI membantah keras adanya pengurus bernama Ahmad, seperti yang disebutkan dalam konferensi pers tersebut.
“BEM FTI UBSI tidak memiliki pengurus, anggota, maupun ketua bernama ‘Ahmad’ sebagaimana disebutkan dalam pemberitaan terkait,” pungkasnya.
Bantahan BEM FPsi UNJ
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh BEM FPsi UNJ. Mereka menegaskan bahwa BEM FPsi UNJ tidak pernah memberikan persetujuan kepada siapa pun untuk mewakili organisasi mereka dalam kegiatan tersebut.
“BEM FPsi UNJ tidak pernah memberikan persetujuan kepada pihak tersebut untuk mewakilkan dan menggunakan nama ‘BEM FPsi UNJ’,” tulis pernyataan BEM FPsi UNJ.
Meskipun demikian, pihak kampus mengakui bahwa Ahmad Ghazy, yang hadir dalam konferensi pers, merupakan bagian dari sivitas akademika Fakultas Psikologi UNJ. Namun, statusnya saat ini disebut bukan lagi sebagai anggota aktif organisasi kemahasiswaan.
“Individu yang terlibat dalam kegiatan tersebut merupakan alumni FPsi UNJ angkatan 2020 dan bukan bagian dari anggota/kepengurusan aktif BEM FPsi UNJ 2026, sehingga tindakan maupun pandangan yang disampaikan merupakan tanggung jawab pribadi pihak tersebut.”
BEM FPsi UNJ juga meminta agar individu yang bersangkutan menyampaikan permohonan maaf. Hal ini dikarenakan penggunaan nama organisasi tanpa persetujuan resmi.
“Kami sangat menyayangkan adanya pelanggaran etik tersebut dan atas tindakan tersebut, yang bersangkutan diminta untuk menyampaikan permohonan maaf kepada BEM FPsi UNJ atas ketidaknyamanan serta dampak yang ditimbulkan.”
BEM STIAMI
Sementara itu, BEM KM STIAMI secara tegas menyatakan bahwa institusi mereka tidak memiliki organisasi bernama BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen Administrasi, seperti yang tertera dalam daftar peserta konferensi pers.
“Perlu kami tegaskan bahwa di lingkungan Institut STIAMI tidak terdapat lembaga yang bernama BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen Administrasi Institut STIAMI,” demikian bunyi pernyataan BEM KM STIAMI.
Menurut mereka, struktur organisasi kemahasiswaan di kampus berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan secara resmi.
BEM KM STIAMI juga menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengirimkan delegasi maupun memberikan mandat kepada siapa pun untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, seluruh pernyataan yang disampaikan oleh individu yang mengatasnamakan kampus dianggap sebagai tanggung jawab pribadi.
“Oleh karena itu, segala bentuk pernyataan, sikap, pandangan, maupun klaim yang disampaikan oleh pihak yang bersangkutan merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak dapat dianggap sebagai sikap resmi BEM KM STIAMI.”
Dalam klarifikasinya, BEM KM STIAMI turut menegaskan bahwa mereka tidak pernah bergabung dengan aliansi yang mengatasnamakan “BEM Bersatu” atau kelompok serupa yang tidak melalui mekanisme organisasi resmi.
“Kami juga menegaskan bahwa BEM KM STIAMI tidak pernah tergabung dalam aliansi yang mengatasnamakan ‘BEM Bersatu’ maupun bentuk aliansi lainnya tanpa dasar koordinasi dan keputusan resmi organisasi.”
Konferensi Pers BEM Fakultas Bersatu
Dalam konferensi pers yang digelar sebelumnya, Rahmat Djimbula, yang merupakan perwakilan BEM Fakultas Bersatu sekaligus Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun, menyatakan penolakan terhadap segala bentuk campur tangan politik praktis dalam gerakan mahasiswa.
“Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” ujarnya.
BEM Fakultas Bersatu juga menilai bahwa sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini telah kehilangan substansinya karena dinilai tidak didukung oleh kajian yang kuat. Mereka secara khusus mempertanyakan mengapa program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru menjadi sasaran kritik.
Selain itu, Rahmat menyampaikan dugaan adanya kedekatan Tiyo Ardianto dengan jaringan politik tertentu. Ia juga menyinggung kehadiran sejumlah tokoh dalam berbagai kegiatan yang diikuti oleh mantan Ketua BEM UGM tersebut.
Di akhir pernyataannya, BEM Fakultas Bersatu menyampaikan tiga tuntutan utama. Tuntutan tersebut meliputi mendorong sterilisasi gerakan mahasiswa dari intervensi politik praktis, mendukung keberlanjutan program MBG dengan perbaikan tata kelola, serta mendukung penegakan hukum terhadap koruptor tanpa pandang bulu.
