KabarDermayu.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diproyeksikan akan menerima pagu indikatif sebesar Rp 28,34 triliun untuk tahun anggaran 2027.
Angka ini disampaikan langsung oleh Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Rabu, 17 Juni 2026.
Komposisi pagu indikatif tersebut dialokasikan untuk beberapa program prioritas di lingkungan Kemenhub.
Sebesar Rp 19,10 triliun, atau sekitar 67,38 persen, akan digunakan untuk program infrastruktur konektivitas.
Selanjutnya, program dukungan manajemen mendapatkan alokasi sebesar Rp 7,60 triliun, yang mencakup 26,84 persen dari total pagu.
Sementara itu, program pendidikan dan vokasi akan menerima anggaran sebesar Rp 1,63 triliun, atau sekitar 5,78 persen.
Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwa pagu indikatif Rp 28,34 triliun tersebut masih memiliki kesenjangan dengan rencana strategis Kemenhub untuk tahun 2027.
Total kebutuhan pendanaan rencana strategis Kemenhub pada 2027 diperkirakan mencapai Rp 46,21 triliun, sehingga terdapat defisit sebesar Rp 17,87 triliun atau sekitar 38,67 persen.
Jika dibandingkan dengan pagu kebutuhan riil Kemenhub pada 2027 yang mencapai Rp 55,16 triliun, kesenjangan anggaran menjadi lebih besar, yakni Rp 26,82 triliun atau sekitar 48,62 persen.
Kesenjangan ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa aspek krusial dalam penyelenggaraan transportasi nasional yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh pagu indikatif yang ada.
Kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi tersebut mencakup beberapa sektor penting.
Dukungan terhadap aspek keselamatan transportasi diperkirakan membutuhkan tambahan dana sebesar Rp 7,98 triliun.
Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 9,17 triliun.
Selain itu, layanan keperintisan yang vital untuk menghubungkan daerah terpencil juga memerlukan alokasi dana sebesar Rp 957 miliar.
Terakhir, belanja pegawai yang esensial untuk operasional kementerian membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 2 triliun.
Menanggapi kesenjangan anggaran ini, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi secara resmi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 20,11 triliun.
Usulan tambahan ini diharapkan dapat memastikan terpenuhinya berbagai aspek krusial, mulai dari keselamatan, pelayanan publik, konektivitas antar wilayah, hingga keberlangsungan operasional Kemenhub secara keseluruhan.
Dengan tambahan anggaran ini, Kemenhub berupaya untuk mewujudkan visi transportasi nasional yang aman, andal, dan efisien bagi seluruh masyarakat Indonesia.
