KabarDermayu.com – Pemerintah, melalui Pertamina, telah mengambil keputusan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dan Pertamax Turbo. Keputusan ini diprediksi akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan angka inflasi.
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Aida S. Budiman, menyatakan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut diperkirakan akan menyumbang inflasi sebesar 0,25 persen. Meskipun demikian, BI tetap optimis bahwa tingkat inflasi secara keseluruhan akan tetap terjaga dalam kisaran 1,5-3,5 persen.
Aida menjelaskan bahwa harga BBM nonsubsidi cenderung berfluktuasi. Hal ini merupakan dampak dari dinamika geopolitik global yang terus berubah. Sebagai contoh, Pertamax dan Pertamax Turbo mengalami kenaikan hingga Rp4 ribu per liter, sementara Dexlite dan Pertamina Dex justru mengalami penurunan harga sekitar Rp3 ribu per liter.
“Tentunya (harga BBM nonsubsidi) ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Untuk sementara, hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25 persen kepada inflasi,” ujar Aida dalam konferensi pers daring yang membahas Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan Juni 2026 di Jakarta, pada Jumat, 19 Juni 2026.
Selain kenaikan harga bahan bakar, Aida juga menyoroti adanya potensi inflasi impor atau *imported inflation*. Potensi ini muncul akibat kenaikan harga komoditas global, seperti pupuk, yang dipicu oleh ketegangan geopolitik yang masih berlangsung di beberapa wilayah. Namun, BI optimis bahwa harga pupuk masih dapat terkendali berkat ketersediaan stok produksi dalam negeri yang dinilai mencukupi kebutuhan para petani.
Lebih lanjut, Aida menambahkan bahwa tingkat inflasi domestik tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika geopolitik, tetapi juga oleh faktor cuaca. Saat ini, Indonesia memasuki musim kemarau yang berpotensi memberikan dampak terhadap harga komoditas bergejolak, termasuk pangan. Untuk mengatasi inflasi pangan ini, BI berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).
“Dengan hal itu semua, memang proyeksi inflasi ini mulai mengalami peningkatan, tetapi semuanya masih dalam target 2,5 plus minus 1 persen. Jadi paling tinggi (inflasi) kita (di level) 3,5 (persen). Ini masih dalam target-target tersebut,” tegas Aida.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI, Ricky P. Gozali, melaporkan bahwa inflasi *volatile food* pada Mei 2026 tercatat mengalami lonjakan signifikan, mencapai 6,24 persen secara tahunan (*year-on-year* atau yoy). Sementara itu, inflasi tahunan secara keseluruhan berada di angka 3,08 persen yoy.
Ricky menjelaskan bahwa dampak inflasi *volatile food* sangat terasa di berbagai daerah. Ia mencatat bahwa tingkat inflasi di 25 provinsi masih berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan. Namun, di 13 provinsi lainnya, tingkat inflasi sudah mulai melewati ambang batas yang ditentukan.
“Seperti di Papua Barat (tingkat inflasi sebesar) 5,94 persen, kemudian di Aceh 5,12 persen, kemudian di Kalimantan Tengah juga 4,55 persen,” ujar Ricky, merinci data yang dihimpun.
Ia menambahkan bahwa komoditas pangan menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga pada komoditas hortikultura, seperti cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit.
Untuk menekan dampak inflasi pangan tersebut, BI bersama 46 kantor perwakilannya di seluruh daerah bersinergi dengan pemerintah daerah melalui TPIP, TPID, dan Program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
“(Upaya) ini adalah untuk menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga pangan di berbagai daerah,” pungkas Ricky Gozali.
